Buat ringkasan dengan AI
Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin menjadi 5,25% pada 20 Mei. Langkah ini diambil setelah rupiah terus tertekan dan sempat menyentuh Rp17.701 per dolar AS, level terlemah sepanjang sejarah, pada awal pekan ini. Sepanjang tahun ini, rupiah juga menjadi salah satu mata uang dengan kinerja terburuk di Asia.
Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan kenaikan suku bunga bertujuan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan memperkuat kepercayaan pasar terhadap aset keuangan domestik. Menurut dia, tekanan terhadap rupiah meningkat seiring tingginya ketidakpastian global dan bertahannya suku bunga tinggi di Amerika Serikat.
Apalagi yield obligasi AS tenor 10 tahun bertahan di level tinggi sekitar 4,6%. Kondisi tersebut membuat investor global semakin tertarik menempatkan dana di aset dolar AS yang dianggap lebih aman dibanding negara berkembang seperti Indonesia.
Ekonom senior INDEF Tauhid Ahmad menilai langkah BI memang sudah seharusnya dilakukan. Menurut dia, ruang kenaikan bunga masih terbuka karena inflasi domestik relatif rendah dan pertumbuhan ekonomi masih cukup baik.
“Tidak ada halangan untuk menaikkan suku bunga agar rupiah stabil,” kata Tauhid kepada Katadata, 19 Mei.
Tauhid mengatakan arus keluar dan masuk modal asing di instrumen keuangan menjadi salah satu indikator utama untuk membaca tekanan terhadap rupiah. “Yang paling kelihatan dari pembelian dan penjualan obligasi pemerintah dan saham. Kalau non-residen tiba-tiba jual obligasi yang dimiliki, ya rupiah melemah,” ujarnya.
Investor Berpaling dari SBN
Perilaku investor asing mulai berubah sejak paruh kedua 2025, ketika tekanan terhadap rupiah dan ketidakpastian pasar global meningkat. Asing mulai mengurangi penempatan dana di Surat Berharga Negara (SBN), instrumen jangka panjang yang sensitif terhadap gejolak dan arah suku bunga global.
Kementerian Keuangan mencatat kepemilikan asing di SBN mencapai puncaknya Rp953,9 triliun pada Agustus 2025. Setelah itu, trennya terus turun hingga menyentuh titik terendah pada Maret lalu.
Penjualan SBN di pasar sekunder mendorong kenaikan yield obligasi pemerintah, sementara arus keluar modal memperbesar permintaan dolar AS dan menekan nilai rupiah.
Meski begitu, ini bukan berarti dana asing keluar sepenuhnya dari pasar domestik. Dana asing di Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) justru meningkat signifikan, dari Rp86,7 triliun pada November 2025 menjadi Rp192,2 triliun pada April 2026.
Pergeseran ini menunjukkan investor mengurangi eksposur pada instrumen jangka panjang dan berpindah ke instrumen jangka pendek yang dikeluarkan BI.
Daya tarik itu sejalan dengan langkah BI menaikkan imbal hasil SRBI: yield tenor 12 bulan saat ini berada di level 6,45%, tenor 9 bulan 6,31%, dan tenor 6 bulan 6,2%. Perry mengatakan ini dilakukan menyusul meningkatnya ketidakpastian global akibat konflik geopolitik di Timur Tengah dan lonjakan harga minyak dunia yang mendorong penguatan dolar AS.
Tekanan di pasar saham domestik juga belum mereda. IHSG sudah anjlok 29% sepanjang year to date (ytd) dan merosot 19,09% dalam sebulan terakhir.
Bursa Efek Indonesia juga mencatat net sell asing hampir Rp50 triliun sejak awal tahun. Penurunan ini diprediksi akan terus berlanjut, seiring Morgan Stanley Capital International (MSCI) merilis hasil rebalancing-nya dengan mendepak enam saham Indonesia dari MSCI Global Standard Indexes dan 13 saham dari MSCI Small Cap Indexes. Perubahan indeks ini akan berlaku mulai 1 Juni 2026.
Rebalancing MSCI menjadi perhatian pasar karena indeks tersebut digunakan sebagai acuan investasi oleh banyak manajer investasi global dan dana indeks pasif dunia.
Meski begitu, Pejabat sementara (Pjs) Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI), Jeffrey Hendrik memastikan, potensi dana keluar asing itu merupakan konsekuensi jangka pendek. Sementara untuk jangka menengah dan panjangnya, ia yakin masuknya dana asing ke bursa RI akan jauh lebih besar.
Sorotan Fiskal Prabowo
Mata dunia juga menyoroti kebijakan fiskal pemerintahan Prabowo Subianto. Ini menjadi polemik setelah The Economist, media asal Inggris, pada 14 Mei merilis laporan yang mempertanyakan kemampuan pemerintah Indonesia menjaga tatanan ekonominya.
Tauhid menilai kekhawatiran pasar terutama muncul karena pemerintah tetap ekspansif ketika tekanan eksternal meningkat dan kebutuhan pembiayaan negara membesar. “Belanja masih tetap besar dan tidak menyesuaikan kemampuan fiskal,” katanya.
Meski pendapatan negara mencapai Rp918 triliun hingga April 2026 atau tumbuh 13% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, kenaikan tersebut belum mampu mengimbangi lonjakan belanja negara.
Adapun realisasi belanja negara mencapai Rp1.082 triliun pada April 2026, naik 34,3% secara tahunan (yoy). Nilai ini setara 28,2% dari target APBN tahun ini.
Lonjakan belanja yang lebih tinggi dibanding pertumbuhan pendapatan membuat tekanan terhadap APBN tetap besar. Pemerintah pada saat yang sama juga tetap menjalankan sejumlah program prioritas berbiaya besar, terutama program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Defisit APBN kuartal I-2026 melonjak menjadi Rp240,1 triliun, hampir tujuh kali lipat ketimbang periode yang sama tahun lalu sebesar Rp31,2 triliun.
“Kalau defisit terus bergerak mendekati batas 3%, investor bisa melihat makro kita kurang stabil,” ujar Tauhid.
Belakangan, pemerintah memberi sinyal akan ada penyesuaian belanja. Pada 20 Mei, Menko Perekonomian Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan anggaran MBG berpotensi dipangkas dari Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun.
Efek Domino Pelemahan Rupiah
Dampak pelemahan rupiah tak hanya terisolasi di pasar keuangan. Nilai tukar yang terus terdepresiasi merembet ke biaya produksi industri, harga barang domestik, hingga pengeluaran rumah tangga.
Ketergantungan Indonesia terhadap impor masih sangat besar, terutama bahan baku industri. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor bahan baku dan penolong mencapai US$169,3 miliar sepanjang 2025 atau sekitar 70% dari total impor nasional.
Ketika rupiah melemah, pelaku industri harus mengeluarkan duit lebih banyak untuk membeli bahan baku sampai komponen produksi dalam dolar AS. Kenaikan biaya itu kemudian diteruskan ke konsumen akhir.
Selain bahan baku, Indonesia juga masih mengimpor berbagai barang konsumsi. Nilainya US$22,4 miliar pada 2025 atau sekitar 9,3% dari total impor. Barangnya mencakup makanan dan minuman, elektronik, energi, kendaraan, hingga kebutuhan rumah tangga sehari-hari.
Ekonom CELIOS Nailul Huda mengatakan pelemahan rupiah dapat memicu inflasi impor, yakni kenaikan harga barang impor yang kemudian menekan inflasi domestik.
Dampak pelemahan kurs, menurut Huda, biasanya mulai terasa dalam dua hingga tiga bulan setelah nilai tukar terdepresiasi. Kelompok menengah bawah bisa menjadi barisan pertama yang menelan pil pahit itu. Sebab porsi pengeluaran mereka untuk pangan dan energi relatif lebih besar.
Posisi cadangan devisa Indonesia pada April 2026 juga tercatat turun menjadi US$146,2 miliar, dari US$148,15 miliar pada Maret 2026. Penurunan ini membuat rasio kemampuan cadangan devisa terhadap impor menyusut, dari 5,8 menjadi 5,6 bulan. Meski demikian, menurut BI, posisi itu masih berada di atas standar kecukupan internasional.
BI mengungkapkan, dalam publikasinya yang dirilis 8 Mei lalu, penurunan devisa pada April 2026 dipengaruhi oleh penerimaan pajak dan jasa, penerbitan global bond pemerintah, kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah, serta pembayaran utang luar negeri pemerintah.
Adapun total utang luar negeri pemerintah mencapai US$214,67 miliar pada Maret 2026, tumbuh 3,8% dibanding periode yang sama tahun lalu.
Hampir separuh utang luar negeri pemerintah menggunakan mata uang dolar AS. Nilainya mencapai US$105,6 miliar atau sekitar 49% dari total utang luar negeri pemerintah pada Maret 2026.
Editor: Muhammad Almer Sidqi
