Buat ringkasan dengan AI Banjir bandang mendadak menerjang perbatasan Nepal dan Tibet setelah sebagian gletser runtuh dan menghantam Sungai Lhende. Rekaman video yang beredar memperlihatkan dahsyatnya gelombang campuran es, air, dan lumpur yang sanggup menerjang gedung setinggi lima lantai hingga menyapu bersih area sekitarnya.
Badan Survei Geologi Amerika Serikat (USGS) mencatat benturan longsoran es ke aliran sungai tersebut bahkan memicu gempa bermagnitudo 5,2. Hingga 2 September, sebanyak 1.204 orang dilaporkan tewas dan lebih dari 2.000 lainnya hilang.
Bencana tersebut adalah muara dari eskalasi risiko perubahan kawasan gletser di tengah pemanasan global. Gletser merupakan massa es tebal yang terbentuk dari pemadatan salju selama puluhan hingga ribuan tahun. Namun, emisi akibat aktivitas manusia kini membuat gletser mencair jauh lebih cepat dan memicu ancaman lain, bahkan ke wilayah tropis.
Indonesia menghadapi persoalan serupa. Di Pegunungan Jayawijaya, Papua, tutupan es yang selama ini dikenal sebagai “salju abadi” terus menyusut dan kini berada di ambang kepunahannya.
Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menunjukkan luas tutupan es di Jayawijaya pada Agustus 2024 masih sekitar 0,16 km². Setahun kemudian, pada September 2025, luasnya tersisa sekitar 0,9 km². Hanya dalam satu tahun, tutupan es menyusut hampir separuh.
Penurunan ini merupakan kelanjutan dari tren penyusutan jangka panjang yang telah dicatat BMKG sejak November 1988, saat luas tutupan es masih sekitar 4,31 km².
Reza, prakirawan di BMKG Stasiun Meteorologi Moses Kilangin, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, memprediksikan salju di Puncak Jayawijaya bakal lenyap pada 2026. “Penelitian terbaru menunjukkan bahwa pencairan salju ini semakin signifikan. Ketebalan salju yang tersisa hanya empat meter,” katanya, dikutip dari Antara, 3 September.
Kenaikan Muka Laut
Suhu global yang terus meningkat bahkan membuat lapisan es di dua kutub bumi meleleh secara masif. Es di Antarktika mencair sekitar 130 miliar ton setiap tahun sejak 2002. Di Greenland, dalam periode yang sama, angkanya mencapai sekitar 261 miliar ton es per tahun.
Suhu rata-rata bumi saat ini berada di kisaran 14 °C. Namun, Badan Penerbangan dan Antariksa AS (NASA) mencatat anomali suhunya terus meningkat. Pada 2025, misalnya, anomalinya mencapai 1,23 °C—kian mendekati ambang batas yang ditetapkan Perjanjian Paris. Sementara itu, 10 tahun terakhir merupakan dekade terpanas dalam sejarah akibat tren pemanasan yang terjadi secara konsisten.
Bagi negara-negara kepulauan, menurut Iqbal Damanik, Climate and Energy Manager Greenpeace Indonesia, konsekuensi dari mencairnya gletser di berbagai belahan dunia adalah kenaikan muka laut. Ini sejalan dengan riset NASA yang memperkirakan kehilangan es di Antarktika dan Greenland berkontribusi menaikkan muka laut global masing-masing sekitar 0,4 dan 0,8 milimeter per tahun.
Kementerian Lingkungan Hidup pun menaksir sekitar 1.500 pulau kecil di Indonesia bakal tenggelam pada 2050. Adapun Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) memprediksi bakal ada sekitar 115 pulau yang tenggelam pada 2100, dua di antaranya adalah Nias dan Bali. Hal ini pernah dijabarkan Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN, Eddy Hermawan, pada 2021 silam.
Dalam skala global, Iqbal menyoroti kenaikan muka laut sebagai salah satu indikator utama krisis iklim. Selain Indonesia, negara-negara kepulauan di kawasan Pasifik, seperti Vanuatu, Fiji, dan Samoa, menjadi kelompok yang rentan terhadap perubahan tersebut.
“Kenaikan muka laut memang berlangsung bertahap, tetapi konsekuensinya dapat bersifat kumulatif,” kata Iqbal kepada Katadata, 2 September. Semakin tinggi muka laut, ia melanjutkan, semakin besar ancaman banjir pesisir, abrasi, intrusi air asin, kerusakan infrastruktur dan ekosistem pesisir, serta berkurangnya ruang hidup masyarakat di wilayah rendah.
Iqbal menilai negara-negara perlu menjalankan aksi iklim yang telah disepakati Perjanjian Paris yang diteken pada 2016 silam. Kesepakatan iklim ini mengikat negara-negara untuk mengurangi emisi gas rumah kaca demi menahan laju kenaikan suhu bumi di bawah 2 °C, bahkan mengupayakan batas aman 1,5 °C yang mengacu masa praindustri.
Khusus untuk Indonesia, ia menyoroti dua bidang utama, yakni pemangkasan emisi dari sektor lahan dan kehutanan serta percepatan transisi energi.
Secara global, Greenpeace mendorong penghentian total penggunaan bahan bakar fosil dan percepatan peralihan ke energi bersih. Namun, komitmen ini menghadapi tantangan pelik, terutama dari negara-negara penyumbang emisi terbesar. Amerika Serikat, misalnya, di bawah kepemimpinan Donald Trump, pada awal 2025 menarik diri dari kesepakatan tersebut. Trump sendiri berulang kali menyebut isu pemanasan global sebagai penipuan.
Kelambanan aksi menciptakan kesenjangan antara target dan realisasi kebijakan di lapangan yang menganga lebar. Data Climate Action Tracker (CAT) menunjukkan sebagian besar negara belum berada di jalur yang benar untuk memenuhi target penahanan suhu tersebut.
Data teranyar CAT menempatkan Indonesia dalam kategori “Critically insufficient”. Artinya, kebijakan dan langkah konkret pemerintah dinilai masih jauh dari ambang batas yang dibutuhkan untuk memenuhi komitmen Perjanjian Paris.
Indonesia yang kini sedang didera kebakaran hutan parah pun meninggalkan jejak karbon yang luar biasa besar. Per 26 Agustus, Fire Emissions Watch mencatat negara ini sudah mencetak 27,6 juta ton emisi. Ini sudah melebihi rata-rata 25,5 juta ton emisi pada rentang waktu yang sama sejak 2003.
Celakanya, Indonesia bukan satu-satunya negara dengan rapor merah. CAT juga memasukkan Amerika Serikat, Rusia, Arab Saudi, Thailand, Turki, Vietnam, dan Iran ke dalam kategori yang sama dengan Indonesia, alias paling buncit. Sementara itu, raksasa emisi lain seperti Tiongkok, India, Brasil, Kanada, hingga Meksiko berada dalam kategori “Highly insufficient”.
Bahkan, penilaian terbaru CAT mencatat belum ada satu pun negara di dunia yang masuk dalam kategori “1.5°C Paris Agreement compatible”. Norwegia, Nepal, dan sejumlah negara lain hanya berada satu tingkat di bawahnya, yakni “Almost Sufficient”.
Editor: Muhammad Almer Sidqi
