Musi Banyuasin Menyeimbangkan Pembangunan dengan Lingkungan
Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) terus berupaya menyeimbangkan pembangunan dengan lingkungan. Hal tersebut tercermin dalam skor kualitas hidup dan pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang tinggi dalam Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan (IDSDB).
IDSDB disusun oleh Komisi Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) bersama dengan Katadata Insight Center. Tercatat, skor untuk elemen kualitas hidup Muba ialah 90,79 dan pengelolaan SDA 81,87. Hal ini pula yang mengantarkan Muba menempati peringkat ke-2 IDSDB dengan skor keseluruhan 64,48.
“Tentunya ini sebagai penyemangat bahwa pembangunan yang berimbang ternyata bisa menumbuhkan atau memunculkan daya saing daerah,” ujar Wakil Bupati Musi Banyuasin Beni Hernedi dalam sebuah video, Kamis (6/11)
Beni menambahkan, Kabupaten Musi Banyuasin terus berupaya menyeimbangkan pembangunan dengan lingkungan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Di samping itu, Muba senantiasa melakukan berbagai inovasi dan memperbaiki kemudahan berusaha dengan memperhatikan indikator-indikator pembangunan hijau.
Muba sudah 21 kali mendapatkan Piala Adipura dan penghargaan dari pemerintah Inggris sebagai pelopor implementasi pembangkit listrik zero emission. Apresiasi tersebut tidak terlepas dari komitmen untuk mewujudkan sustainable city yang menyelaraskan fungsi pertumbuhan ekonomi, sosial, dan ekologis dengan tata pemerintahan yang baik.
Muba juga merupakan kabupaten di Indonesia yang pertama kali mendukung implementasi Kemitraan Pengelolaan Lanskap (KOLEGA) di Sumatera Selatan. Pendekatan Lanskap Berkelanjutan bertujuan untuk mendukung pembangunan hijau.
Selain itu, Muba meraih Proklim Utama Tahun 2020 karena dinilai berhasil dalam upaya peningkatan ketahanan pangan. Di antaranya melalui pertanian terpadu (integrated farming) yang menggabungkan kegiatan pertanian, peternakan, perikanan, dan pemanfaatan lahan pekarangan.
Terkait pengelolaan sampah, Muba juga menjalankan pengendalian 3M (menguras, menimbun, dan menutup) dan menjalankan bank sampah. Selain itu dilakukan pengomposan hingga pemanfaatan biogas dari kotoran ternak untuk memasak.
Meski demikian masih ada catatan dari KPPOD terkait variabel resiliensi. “Pengalokasian anggaran mitigasi bencana masih minim,” ujar Analis Kebijakan KPPOD Herman Nurcahyadi Suparman.
Ekonomi dan Sosial Inklusif
