Bikin "Omnibus Law" versi BUMN, Erick Pangkas 45 Permen Jadi 3 Permen

Jumlah Permen BUMN yang mencapai 45 dinilai terlalu banyak.
Image title
13 Desember 2022, 17:20
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyampaikan kata sambutan usai menerima penghargaan Minister Of The Year pada CNBC Indonesia Awards 2022 di Jakarta, Senin (12/12/2022). Erick Thohir dinilai berhasil melakukan gebrakan reformasi dan t
ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/aww.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyampaikan kata sambutan usai menerima penghargaan Minister Of The Year pada CNBC Indonesia Awards 2022 di Jakarta, Senin (12/12/2022). Erick Thohir dinilai berhasil melakukan gebrakan reformasi dan transformasi di tubuh BUMN menjadi semakin profesional, transparan dan akuntabel.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir akan membentuk 'Omnibus Law' versi BUMN dengan menyederhanakan jumlah Peraturan Menteri (Permen) BUMN. Erick menilai jumlah Permen BUMN yang mencapai 45 Permen terlalu banyak.

"Kita mendorong juga Permen BUMN ini yang ada 45 dari 1998 sampai sekarang, InsyaAllah sebelum tutup tahun ini hanya tiga Permen, jadi omnibus low versi BUMN karena saya yakin direksi BUMN saya sendiri tidak baca 45 permen, kalau tiga saja cukup," ujar Erick saat menerima penghargaan sebagai Minister of the Year 2022, dalam keterangan tertulis, Senin (12/12).

Tak hanya menyederhanakan Permen BUMN, Erick juga terus mendorong penguatan Kementerian BUMN melalui rancangan undang-undang (RUU) BUMN agar keberhasilan transformasi dapat terus berkelanjutan siapa pun menterinya nanti. Melalui RUU BUMN, ucap Erick, Kementerian BUMN akan lebih bersifat korporasi agar memiliki kinerja yang sehat seperti BUMN. 

"Kita mau setelah BUMN sehat, kementeriannya mesti sehat. Inilah yang kita dorong di RUU BUMN, salah satunya bagaimana kalau BUMN memberikan dividen, tim saya di kementerian yang gajinya Rp 4,5 juta sampai Rp 5 juta 4 mesti dapat merasakan dividen itu. Kalau tidak nanti kementeriannya tetap birokrasi, kecemburuan, sehingga BUMN-nya lari, kementeriannya birokrat," katanya.

Advertisement

Pria kelahiran Jakarta tersebut ingin Kementerian BUMN dapat lebih bertindak sebagai korporasi, ketimbang birokrasi. Hal ini pun telah dilakukan oleh Kementerian BUMN di negara lain. Erick juga bakal menerapkan blacklist atau daftar hitam bagi sejumlah individu agar tidak bisa masuk ke dalam BUMN.

"Kita akan mengumumkan yang namanya blacklist, individu-individu yang sudah terdeteksi korup atau pun yang rekam jejaknya ketika diberi kesempatan, mau pindah ke BUMN lain, kita blacklist. Ini sistem dan kita juga dorong yang namanya cetak biru 2024-2034 yang mana BUMN hanya menjadi 30," katanya.

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.

Artikel Terkait