ANALISIS DATA

Tantangan Puskesmas dalam Perang Melawan Pandemi


Monavia Ayu Rizaty

2 Januari 2021, 09.56

Foto: Joshua Siringo Ringo/Katadata

Puskesmas adalah garda terdepan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Namun, hasil survei CISDI mendapati penanganan Covid-19 di Puskesmas belum optimal.


Puskesmas adalah mata dan telinga pemerintah dalam memantau kondisi kesehatan masyarakat. Terutama di tengah situasi pandemi, seperti Covid-19 yang terjadi saat ini.

Namun Puskesmas terkendala tingginya beban dan kurangnya sumber daya manusia (SDM). Apalagi selama ini—di luar situasi pandemi—Puskesmas cenderung didesain untuk melakukan tindakan kuratif (pengobatan); ketimbang upaya promotif, preventif, dan rehabilitatif kesehatan masyarakat.

Presiden Joko Widodo sempat menggarisbawahi pentingnya peran Puskesmas dalam penanganan Covid-19. Apalagi terdapat lebih 10 ribu Puskesmas yang tersebar di seluruh Indonesia, sehingga penelusuran kasus Covid-19 dapat lebih optimal.

”Puskesmas dan jaringannya bisa diaktivasi menjadi simpul dalam pengujian sampel, pelacakan, dan penelusuran kasus Covid yang ada di lingkungan di wilayah itu,” kata Presiden dalam rapat terbatas penanganan pandemi Covid-19 pada Senin, 18 Mei 2020.

Menurut penasihat senior Dirjen WHO untuk jender dan kepemudaan Diah Saminarsih, pentingnya peran Puskesmas lantaran institusi kesehatan ini berada paling dekat dengan masyarakat. Apalagi dalam penanganan pandemi, penanganan mesti cepat di tempat terdekat.

Puskesmas bisa menjadi sumber daya dalam mengantisipasi wabah selanjutnya. Termasuk dalam penanganan penyakit musiman lain, seperti influenza, diare, demam tifoid (tipes), demam berdarah, malaria, ISPA, dan kencing tikus.

Demam berdarah misalnya, Kementerian Kesehatan mencatat terdapat 71.633 kasus dengan jumlah kematian 459 jiwa pada Januari-Juli 2020. Begitu juga diare yang menjadi penyebab kematian terbanyak pada anak bayi dan balita dengan total kasus sebanyak 1.293 pada 2019.

Jika mengaju data Kementerian Kesehatan, terdapat 10.134 unit Puskesmas di seluruh Indonesia pada 2019. Dari jumlah itu, sebanyak 6.086 unit telah memiliki fasilitas rawat inap.

Sekitar 35,5% puskesmas terpusat di Pulau Jawa, hal ini terjadi karena jumlah penduduk di Pulau Jawa lebih besar daripada pulau lain. Provinsi Jawa Barat memiliki Puskemas terbanyak mencapai 1.072 unit. Sedangkan Kalimantan Utara yang paling sedikit yakni hanya 56 unit.

Kendati demikian, banyaknya Puskesmas tidak secara langsung menggambarkan kualitas pelayanan kesehatan dasar di suatu daerah. Salah satu ukurannya adalah rasio Puskesmas terhadap penduduk per kecamatan.

Dari data Kementerian Kesehatan, rasio Puskesmas per kecamatan adalah 1,39 pada 2019. Artinya, secara nasional sudah tersedia satu Puskesmas di setiap kecamatan. Ada 17 provinsi yang rasionya di atas rata-rata nasional. Hal ini sekaligus menunjukkan tingginya ketimpangan pelayanan kesehatan dasar antar-provinsi.

Provinsi DKI Jakarta memiliki rasio tertinggi yaitu 7,3 atau sekurangnya terdapat tujuh Puskesmas di setiap kecamatan. Sementara Papua dan Papua Barat memiliki rasio terendah yaitu hanya 0,73. Ini artinya di kedua provinsi tersebut, di satu kecamatan belum tentu tersedia layanan kesehatan dasar dari pemerintah.

Ukuran selanjutnya adalah tingkat kecukupan dokter umum di Puskesmas. Secara nasional ada 20% Puskesmas yang kekurangan tenaga dokter dan 15,8% yang kekurangan tenaga perawat. Hanya 19 provinsi yang memiliki persentase kecukupan jumlah dokter di atas rata-rata nasional. Sementara 14 provinsi mengalami kelebihan dokter umum.

Adapun provinsi yang persentase puskesmas dengan kecukupan dokter umum masih sangat rendah yaitu Maluku Utara (48,20%), Nusa Tenggara Timur (49,74%), Maluku (51,66%), Papua (58,22%), dan Papua Barat (63,27%).

Sementara dari persentase puskesmas dengan kecukupan perawat, sebanyak 10 provinsi telah memiliki persentase kecukupan jumlah perawat di atas rata-rata nasional dan 24 provinsi memiliki persentase kelebihan jumlah perawat di atas rata-rata nasional.

Secara umum Puskesmas di Indonesia telah cukup memadai dalam hal jumlah, rasio, serta kecukupan dokter dan perawat. Namun dalam penanganan Covid-19, peran Puskesmas belum optimal. Hal ini terlihat dari survei CISDI pada 14 Agustus-7 September 2020 lalu.

Survei ini melibatkan 765 responden di 674 puskesmas di seluruh Indonesia. Responden terbanyak dari Jawa Barat (12,83%), Jawa Timur (12,67%), Sulawesi Selatan (9,89%), Jawa Tengah (7,88%), dan DKI Jakarta (6,34%).

Survei menunjukkan 45,4% Puskesmas belum mendapatkan pelatihan tentang pengendalian dan pencegahan infeksi untuk layanan di masa pandemi. Hanya 62% puskesmas yang sudah memiliki SOP penggunaan APD untuk pelayanan masa pandemi.

Kemudian kurangnya infrastruktur, akses informasi, serta sumber daya untuk melakukan tes, pelacakan, dan isolasi pasien tidak merata di seluruh Puskesmas. Sekitar 47% Puskesmas hanya memiliki kemampuan pelacakan di bawah lima orang. Padahal, pelacakan kontak yang ideal untuk melandaikan kasus Covid-19 harus mencapai 70%-90% kontak per satu kasus positif.

Selain pelacakan yang belum memadai, kapasitas tes di Puskesmas juga masih terbatas. Hanya 39% Puskesmas yang dapat melakukan pengambilan spesimen swab PCR, sedangkan sisanya menggunakan rapid tes antibodi.

Tantangan lain juga datang dari pemantauan isolasi. Meskipun hampir semua Puskesmas menyatakan sudah melakukan pemantauan terhadap pasien yang melakukan isolasi mandiri, kebanyakan  hanya melakukan pemantauan pasien melalui telepon/ pesan (91%) dan kunjungan ke rumah (45%). Berdasarkan frekuensi, hanya 57% puskesmas yang memantau pasien isolasi mandiri setiap hari.

Menanggapi hasil survei tersebut, Direktur Pelayanan Kesehatan Pratama Kementerian Kesehatan Saraswati mengakui sejauh ini pemerintah lebih fokus pada peningkatan layanan kesehatan di rumah sakit, dan kurang memaksimalkan peran Puskesmas untuk pencegahan. “Di awal pandemi peran Puskesmas memang tidak optimal,” ujarnya.

CISDI mengeluarkan beberapa rekomendasi kepada pemerintah untuk meningkatkan kapasitas Puskesmas. Pertama, memberikan pelatihan dan sosialisasi pengendalian Covid-19 secara reguler. Kedua, memobilisasi dan menempatkan sumber daya di Puskesmas, terutama untuk dalam mendukung tes dan promosi kesehatan pada masyarakat.

Ketiga, melakukan tes Covid-19 secara reguler dan memberikan APD yang memadai pada tenaga kesehatan di Puskesmas. Puskesmas juga perlu menggunakan platform digital untuk mengedukasi masyarakat. Keempat, mendorong partisipasi masyarakat berbasis komunitas untuk terlibat aktif dengan Puskesmas.

Editor: Aria W. Yudhistira