ANALISIS DATA

Untung Rugi Membolehkan Mudik Lebaran Tahun Ini


Dimas Jarot Bayu

24 Maret 2021, 07.29

Foto: Ilustrasi: Joshua Siringoringo/ Katadata

Pemerintah berencana membolehkan mudik lebaran tahun ini di tengah pandemi yang belum berakhir. Apalagi, saat ini ada varian baru virus corona B117 yang lebih cepat menular.


Musim mudik Lebaran tinggal hitungan bulan. Pemerintah berencana membolehkan masyarakat mudik ke kampung halaman. Kondisi ini berbeda dengan tahun lalu yang melarang mudik demi mencegah penurunan virus corona.

Salah satu alasannya adalah faktor ekonomi. Sebelum pandemi, lebaran berkontribusi lebih dari 25% terhadap pertumbuhan ekonomi secara kuartalan. Terutama didorong konsumsi yang meningkat menjelang hari raya. Lagi pula mudik akan memeratakan konsumsi, dari daerah perkotaan ke perdesaan.

Namun tahun ini sebagaimana tahun lalu, efek lebaran dinilai belum terlalu signifikan dibandingkan sebelum pandemi. “Kontribusi (lebaran) terhadap pertumbuhan ekonomi pasti ada, tapi masih relatif kecil,” kata Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Tauhid Ahmad kepada Katadata.co.id pada Senin, 22 Maret 2021.

Sebabnya jumlah pemudik diperkirakan turun dibandingkan era sebelum pagebluk. Dari perkiraan Kementerian Perhubungan, jumlah penumpang angkutan umum hanya mencapai 11,89 juta orang pada tahun ini. Jumlah tersebut turun 41% dibandingkan saat lebaran 2019 yang sebanyak 20,04 juta orang.

Sementara pemudik yang menggunakan sepeda motor diperkirakan 1,2 juta atau turun 15% dibandingkan pada 2019. Jumlah pemudik dengan mobil via tol diperkirakan 2,2 juta atau turun 13%. Sementara, jumlah pemudik mobil via non-tol diprediksi sebesar 1,2 juta atau turun 2%.

 

 

Turunnya jumlah pemudik, otomatis perputaran uang di desa juga berkurang. Biasanya para pemudik yang rata-rata tinggal di kota membelanjakan sebagian penghasilannya bersama sanak keluarga di kampung halaman. “Kalau saya lihat situasi sekarang, orang mudik sudah berkurang jumlahnya,” kata Tauhid.

Selain itu, daya beli masyarakat masih terbatas karena penurunan pendapatan. Survei Indikator Politik Indonesia pada Februari 2021 mencatat, ada 72,6% responden yang pendapatannya menurun. Jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan pada September 2020 yang mencapai 66%.

Terbatasnya daya beli membuat masyarakat mengerem konsumsi, terutama untuk barang tersier. Sinyal lemahnya konsumsi ini terlihat dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) sebesar 85,8 pada Februari 2021. Angka tersebut berada di bawah batas optimistis 100.

Hal ini diperkuat pula oleh laporan firma Ernst and Young (EY) bertajuk “Future Consumer Index (FCI)”. Disebutkan 50% responden di Indonesia mengutamakan belanja bahan makanan segar saat pandemi. Sebanyak 35% responden memprioritaskan uangnya untuk membeli produk rumah tangga dan kebersihan rumah.

Selain itu, 54% responden mengaku mengurangi belanja barang mewah dan hiburan/kesenangan lainnya. Sedangkan, 47% responden mengurangi pengeluaran untuk barang-barang mahal, seperti furnitur.

“Akibat pandemi perilaku konsumen Indonesia telah bergeser. Mereka lebih fokus membeli barang kebutuhan pokok, mengurangi kunjungan fisik ke toko, dan mengurangi belanja barang tidak penting,” kata Head of EY-Parthenon Indonesia Iwan Margono dalam keterangan tertulisnya pada Jumat, 19 Maret 2021.

Di samping itu, sebagian besar masyarakat masih khawatir tertular virus corona. Dari survei Indikator Politik Indonesia, terdapat 83,2% responden yang menilai corona mengancam kesehatan pribadi mereka. Ini dapat menunjukkan masyarakat yang mudik akan menghindari bepergian ke tempat wisata.

“Kalau dulu kan orang mudik itu sekaligus wisata. Saya kira sekarang wisatanya tidak terlampau menonjol di tengah situasi Covid-19, sehingga multiplier effect-nya masih belum begitu besar,” kata Tauhid.

 

Jika dampaknya terhadap ekonomi tak telalu signifikan, mudik lebaran justru lebih berpotensi meningkatkan kasus Covid-19. Berkaca dari pengalaman sebelumnya, libur panjang selalu membuat mobilitas masyarakat meningkat. Pada akhirnya turut mendongkrak jumlah kasus positif.

Merujuk data Satuan Tugas Penanganan Covid-19, kasus corona meningkat sebesar 45.895 orang atau 69,2% pada September 2020 dibandingkan bulan sebelumnya. Peningkatan itu disebabkan adanya libur HUT RI pada 15-17 Agustus 2020 dan Tahun Baru Islam pada 20-23 Agustus 2020.

Libur panjang Maulid Nabi Muhammad SAW pada 28 Oktober-1 November 2020, berkontribusi sekitar 58,6% kasus baru pada Desember 2020. Teranyar, kasus corona meningkat drastis hingga 130.793 orang atau 64% pada Januari 2021 akibat libur Natal dan Tahun Baru.

Selain jumlah kasus, angka kematian pun meningkat. Pandemic Talks mencatat, jumlah kasus kematian naik hingga 70% dalam 10 hari pascalibur HUT RI dan Tahun Baru Islam. Kasus kematian meningkat 26% dalam 12 hari usai libur Maulid Nabi. Kemudian, kasus kematian meningkat 42% dalam 12 hari setelah libur Natal dan Tahun Baru. 

 

 

Di sisi lain, program vaksinasi yang jadi salah satu cara menahan laju kasus corona masih belum optimal. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, baru 5,6 juta orang yang telah mendapatkan vaksin dosis pertama hingga 21 Maret 2021. Sementara, baru 2,3 juta orang yang telah mendapatkan vaksin dosis kedua.

Adapun untuk mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity, setidaknya butuh 180 juta masyarakat atau 70% dari populasi Indonesia yang mendapatkan vaksin.

Atas dasar itu, epidemiolog dari Griffith University Dicky Budiman menilai wacana boleh mudik lebaran tidak tepat. Dia menilai kebijakan tersebut berbahaya bagi upaya pengendalian kasus Covid-19.

Terlebih di tengah munculnya varian baru corona asal Inggris bernama B117-UK yang dinilai lebih menular. Hingga 17 Maret 2021, sudah tujuh orang yang dilaporkan telah terinfeksi varian corona B117-UK. “Dengan potensi libur mudik, penyebaran besar-besaran bisa terjadi,” kata Dicky kepada Katadata.co.id.

Editor: Aria W. Yudhistira