Analisis | Menimbang Waktu Tepat Vaksin Booster Berbayar - Analisis Data Katadata
ANALISIS DATA

Menimbang Waktu Tepat Vaksin Booster Berbayar


Dimas Jarot Bayu

5 Oktober 2021, 15.44

Foto: Joshua Siringo Ringo/ Ilustrasi/ Katadata

Hingga kini cakupan vaksinasi penuh Covid-19 di Indonesia masih sekitar 20% dari total penduduk. Meski cakupannya masih minim, pemerintah sudah memunculkan wacana komersialisasi vaksin booster.


Pemerintah ingin memperluas jangkauan vaksin Covid-19 dosis ketiga atau booster melalui skema berbayar mulai tahun depan. Akan disiapkan sebanyak 101,4 juta dosis vaksin berbayar dengan target 93,7 juta jiwa.

Sebagai pengimbang, pemerintah juga menyiapkan vaksin booster gratis untuk 87,4 juta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Kemudian 27,2 juta Pekerja Bukan Penerima Upah kelas III (PBPU III) dan 4,4 juta anak usia 12 tahun.

“Tentunya (booster) ini diperlukan untuk menahan terhadap apabila ada gelombang ketiga terjadi,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers hasil rapat terbatas pada Senin, 27 September 2021.

Wacana komersialisasi vaksin booster ini menuai penolakan. Berdasarkan survei Katadata Insight Center (KIC), Change.org, dan Kawal Covid-19, mayoritas atau 70% masyarakat tak setuju jika mereka harus membayar vaksin booster.

“Sementara, responden yang setuju dengan vaksin berbayar itu hanya 20,2%. Sisanya (9,8%) tidak tahu,” kata Head of Katadata Insight Center Adek Media Roza dalam diskusi virtual pada Rabu, 29 September 2021.

Survei tersebut melibatkan 8.299 responden yang tersebar di seluruh Indonesia. Survei dilakukan secara daring pada 6-22 Agustus 2021.

Penolakan terbesar karena 73,9% responden menganggap vaksin menjadi hak warga negara dalam kondisi kedaruratan. Kondisi ini lantaran corona masih menjadi pandemi dan mengancam kesehatan masyarakat.

Epidemiolog dari Universitas Indonesia Tri Yunis Miko menilai vaksin perlu ditetapkan sebagai barang publik selama ada ancaman pandemi. Bila corona sudah dipastikan tidak berpotensi menjadi wabah, masyarakat dapat membayar jika ingin mendapatkan vaksinasi.

“Harusnya vaksin gratis diberikan hingga wabah menjadi endemi dan tidak menimbulkan ancaman,” kata Yunis kepada Katadata.co.id.

Dalam survei tersebut sebanyak 67,2% responden yang menolak vaksin berbayar menilai wacana tersebut tak adil bagi orang yang tidak mampu. Dalam survei yang sama, penolakan terhadap vaksin berbayar memang semakin tinggi jika status ekonomi sosialnya (Social Economic Status/ SES) kian rendah.

Responden pada SES A yang menolak vaksin berbayar tercatat mencapai 61,2%. Kemudian meningkat menjadi 72,5% pada responden SES B.

Pada SES C, responden yang menolak vaksin berbayar sebesar 76,4%. Sedangkan, responden dengan SES D-E sebanyak ada 75,6%.

Selain itu, 39,3% responden yang menolak wacana vaksinasi berbayar karena menganggap pasokan masih langka, sehingga banyak yang belum mendapatkan vaksin hingga saat ini.

Bila mengacu kepada data Kementerian Kesehatan (Kemenkes), total orang yang telah menerima vaksinasi baru mencapai 93,9 juta jiwa untuk dosis pertama hingga Senin, 4 Oktober 2021. Jumlah itu setara dengan 34,75% dari total penduduk Indonesia yang sebanyak 270,2 juta jiwa.

Sementara, orang yang telah menerima vaksinasi secara penuh sebanyak 52,7 juta jiwa atau 19,5% dari total penduduk.

Baik cakupan vaksinasi dosis pertama maupun kedua masih jauh dari target untuk mencapai kekebalan kelompok (herd immunity). Pemerintah perlu menyuntikkan vaksin kepada 70% warganya demi mencapai target tersebut.

Pemerintah sendiri memiliki target untuk memvaksinasi 208,27 juta jiwa. Jika mengacu kepada total dosis pertama, maka target tersebut baru terpenuhi sebesar 45,1%. Angkanya pun baru mencapai 25,30% untuk memenuhi target vaksinasi dosis kedua.

Atas dasar itu, pakar biologi molekuler dan vaksin dari Australia National University Ines Atmosukarto menilai pembahasan tentang vaksin booster berbayar terlalu dini. Menurut dia, pembahasan tersebut tidak memperhatikan kebutuhan masyarakat dan pendekatan kesetaraan vaksin.

“Jadi (percepatan vaksinasi) tidak bisa dijawab dengan membayar vaksin,” ujar dia.

Pemerintah, kata Ines, sebaiknya mendorong cakupan vaksinasi dosis pertama dan kedua di atas 70% terlebih dahulu. Ini salah satunya dapat dilakukan dengan memperbaiki proses vaksinasi.

Berdasarkan hasil survei KIC, proses vaksinasi bermasalah menjadi alasan utama masyarakat belum mengikuti program yang digagas pemerintah sejak awal Januari 2021. Secara rinci, ada 22,1% responden tercatat belum divaksin corona.

Dari jumlah itu, sebanyak 61,7% responden sebenarnya ingin mengikuti program vaksinasi. Namun, 34,3% responden di antaranya mengaku kesulitan mendapatkan vaksin karena antrean yang panjang dan ramai.

Sebanyak 15,9% responden juga mengaku tak kebagian antrean ketika mengikuti program vaksinasi. Kemudian, ada 15,8% responden yang ingin divaksin belum bisa mendapatkannya karena belum ada di lokasi tempat tinggalnya.

Sementara, ada 38,3% responden yang menyatakan enggan mengikuti vaksinasi corona. Dari jumlah itu, sebanyak 3,9% responden berdalih tak mau divaksin karena antreannya panjang.

Lebih lanjut, masalah tersebut juga berpotensi membuat orang-orang yang telah mendapatkan dosis pertama tak mau melanjutkan proses vaksinasi. Ini sebagaimana terlihat dari hasil survei KIC yang menunjukkan bahwa ada 6,1% responden tak yakin dan enggan melakukan vaksinasi tahap kedua.

Dari jumlah itu, 12,2% beralasan karena takut dengan keramaian ketika proses vaksinasi berlangsung. Ada pula 2,9% responden tidak mau melanjutkan vaksinasi dosis kedua karena sulit mendapatkan kuota.

Editor: Aria W. Yudhistira