Analisis | Membedah Data Anggaran Pensiun PNS yang Bebani APBN - Analisis Data Katadata
ANALISIS

Membedah Data Anggaran Pensiun PNS yang Bebani APBN

Foto: Joshua Siringo-ringo/ Ilustrasi/ Katadata
Anggaran untuk membiayai para pensiunan PNS terus meningkat setiap tahun. Bahkan porsi untuk para pensiun itu lebih besar dibandingkan anggaran belanja pegawai lainnya. Kondisi ini dinilai dapat membebani APBN. Mengapa?
Vika Azkiya Dihni
2 September 2022, 05.20

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengeluhkan skema pembayaran pensiun pegawai negeri sipil (PNS) yang berlaku saat ini masih membebani anggaran negara. Dia mengusulkan agar ada perubahan skema dari pay as you go menjadi fully funded.

Dalam skema yang masih berlaku sekarang, uang untuk membayar pensiun dialokasikan dalam APBN. Sementara dengan skema baru, dana pensiun yang dibayarkan berasal dari iuran pegawai.

Terlepas dari usulan perubahan skema tersebut, artikel ini ingin memaparkan struktur anggaran belanja pegawai dalam APBN. Dari data terlihat alokasi belanja pegawai cenderung meningkat setiap tahun.

Bahkan alokasinya lebih tinggi dibandingkan dengan belanja modal. Padahal belanja modal memberikan pengaruh lebih besar terhadap perekonomian, karena dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan sarana-prasarana publik.

Di dalam struktur belanja pegawai, alokasi untuk pensiun dan uang tunggu tercatat paling besar dibandingkan komponen belanja pegawai lainnya. Rata-rata alokasi dana untuk pembayaran pensiun dan uang tunggu PNS setiap tahun mencapai lebih 30% dari total belanja pegawai.

Belanja pensiun adalah dana yang disiapkan APBN untuk membayar para pensiunan setiap tahun. Sedangkan uang tunggu diberikan kepada PNS yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya. Anggaran belanja pensiun dan uang tunggu rata-rata naik 6% setiap tahun.

Ini memang akan menimbulkan suatu risiko dalam jangka yang panjang. Apalagi nanti kalau kita melihat jumlah pensiunan yang akan sangat meningkat,” kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Rabu, 24 Agustus 2022.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam catatan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2021 mencatat, pemerintah memiliki kewajiban jangka panjang pensiun PNS mencapai Rp2.929 triliun. Ini terdiri dari kewajiban terhadap pegawai pemerintah pusat Rp935,6 triliun dan pegawai pemerintah daerah sebesar Rp1.994,3 triliun.

Pertumbuhan belanja pensiun juga disebabkan oleh jumlah yang terus meningkat. Dari data Badan Kepegawaian Negara (BKN), rata-rata kenaikannya sebesar 18,7% setiap tahun.

Anggarannya tambah besar kenapa? Ya jelas karena yang pensiun makin banyak. Usia harapan hidup orang yang pensiun juga lebih panjang, sehingga pembayarannya juga akan lebih besar," kata Direktur Jenderal Anggaran Isa Rachmatarwata, dikutip Rabu, 31 Agustus 2022.

Staf Ahli Menteri Keuangan Yustinus Prastowo menjelaskan, saat ini skema pensiun PNS menggunakan UU 11/1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai. UU ini mengatur program jaminan pensiun (JP) dan jaminan hari tua (JHT) untuk PNS. JP menggunakan skema pay as you go di mana pembayaran manfaat pensiunan PNS setiap bulannya dibayarkan melalui APBN.

Selama bekerja, PNS dikenai potongan 8% setiap bulannya dengan rincian 4,75% untuk program jaminan pensiun dan 3,25% untuk program JHT. Iuran 4,75% tersebut diakumulasikan sebagai Akumulasi Iuran Pensiun (AIP), yang alokasinya berbeda dengan dana pensiun. Sementara itu iuran 3,25% dikelola PT Taspen, yang diserahkan sekaligus ketika PNS pensiun.

“Jadi jelas ya, kenapa pensiun jadi ‘beban APBN’ karena hingga saat ini manfaat pensiun PNS pusat dan daerah masih dibiayai pemerintah melalui APBN,” kata Prastowo.

Menteri Keuangan mengusulkan perubahan skema ke fully funded. Dalam skema ini, pembayaran manfaat pensiunan kepada PNS berasal dari iuran yang dibayar pegawai dan tambahan dari APBN. Besarannya bisa ditentukan dan disesuaikan jumlah take home pay atau gabungan antara gaji pokok, tunjangan dan insentif lainnya yang diterima PNS setiap bulan.

Salah satu keunggulan skema fully funded adalah dana pensiun yang nantinya diterima bisa lebih besar. Selain itu dapat dan direncanakan sejak awal saat mulai aktif bekerja.

Sementara dari sisi pemerintah, skema ini tidak membebani karena karena tanggung jawab terhadap masa pensiun sudah dibayar selama PNS masih aktif bekerja. Dengan demikian ketika sudah memasuki masa pensiun, dana yang mereka terima tidak lagi menjadi beban APBN.

Editor: Aria W. Yudhistira