Advertisement
Analisis | Tantangan Kredit Usaha Rakyat 15 Tahun Membesarkan UMKM - Analisis Data Katadata
ANALISIS

Tantangan Kredit Usaha Rakyat 15 Tahun Membesarkan UMKM

Foto: Joshua Siringo-ringo/ Ilustrasi/ Katadata
Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) membuka akses UMKM memperoleh pendanaan dari perbankan. Pemerintah pertama kali merilis program pada 2007. Sejumlah terobosan dilakukan, termasuk mengubah skema subsidi bunga. Hingga Desember 2022, total dana yang disalurkan Rp1.478,6 triliun kepada 52,4 juta debitur.
Reza Pahlevi
19 Desember 2022, 08.50

Rony Billiardo Tinus tak jera menawarkan busana hasil desainnya kepada pengunjung pameran. Ada dua perempuan yang tertarik dan gonta-ganti mencobanya. Rony yang hari itu berkemeja hijau dan kain tenun membalut sepanjang kakinya adalah pemilik rumah mode “Billiardo”, salah satu UMKM peserta pameran.

“Di pameran gini memang suka banyak yang borong,” kata Rony dalam pameran busana hasil kerja sama UNESCO dan Citi Foundation di Magelang, Jawa Tengah pada Jumat, 25 November 2022.

Rony mendirikan rumah mode Billiardo pada 2015. Lelaki asal Yogyakarta tersebut mengakui usahanya mulai membesar setelah dirinya berani mengambil fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada 2017 dan 2018. Berbekal dana tersebut, dia membangun studio dan galeri untuk memproduksi serta menjual pakaian hasil desainnya. 

Tak ayal, Rony kini dapat meraup pendapatan bersih hingga Rp200 juta per tahun. Kisah Rony merupakan salah satu cerita sukses program KUR. 

KUR adalah program pemerintah untuk membuka akses usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memperoleh kredit perbankan. Program ini pertama kali diluncurkan pada 2007. Hingga Desember 2022, total penyaluran KUR telah mencapai Rp1.478,6 triliun kepada 52,4 juta debitur.

Skema Baru Memperluas Akses KUR

Pada awal diluncurkan, penyaluran KUR masih berjalan lambat. Pada periode 2007-2014, total penyalurannya sebesar Rp178 triliun atau kurang dari Rp50 triliun per tahun. 

Guna mengakselerasinya, Presiden Joko Widodo menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 14 tahun 2015 untuk membentuk Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM. Komite ini menjadi penentu kebijakan pembiayaan UMKM sekaligus menentukan sektor yang menjadi prioritas.

Pemerintah juga mengubah skema pemberian subsidi. Sebelumnya, pemberian subsidi dilakukan melalui imbal jasa penjaminan kepada perusahaan penjamin KUR. Sejak 2015, diubah menjadi subsidi bunga.

Subsidi menanggung selisih antara bunga yang diterima bank atau lembaga penyalur KUR lainnya dengan bunga yang dibebankan kepada debitur. Alhasil, suku bunga KUR pun turun drastis dari 22% menjadi 12%, dan kini tercatat sebesar 6%.

Tidak hanya menurunkan suku bunga, batas penyaluran KUR juga dinaikkan. Pada 2016, bank maupun lembaga penyalur dibolehkan menyalurkan KUR hingga Rp100 triliun dari sebelumnya hanya Rp30 triliun. 

Hasilnya, jumlah debitur meningkat dari 12,01 juta pada 2007-2014 menjadi 40,4 juta pada 2015-Desember 2022. Penyaluran KUR juga tercatat mencapai total Rp1.300 triliun sejak komite itu terbentuk.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, kontribusi KUR terhadap pertumbuhan ekonomi terus meningkat. Pada 2016, kontribusi KUR terhadap produk domestik bruto (PDB) hanya sebesar 0,76%, menjadi 2,08% pada kuartal I-2022.

“KUR juga berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja baru yang pada 2021 berhasil menyerap 12,6 juta tenaga kerja,” kata Airlangga pada Juli 2022 lalu. 

UMKM memang menjadi motor utama dalam ekonomi Indonesia. Pada 2021, kontribusi UMKM terhadap PDB tercatat sebesar Rp8.574 triliun. Ini mencakup 61,07% dari total PDB Indonesia pada tahun itu.

KUR Menggerakkan UMKM

Makin terbukanya akses terhadap pendanaan membantu UMKM mengembangkan bisnisnya. Apalagi tingkat suku bunga yang relatif rendah dan pencairannya yang cepat dinilai menarik minat UMKM. 

Laporan Monev KUR Semester I-2021” yang dibuat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menunjukkan 97% responden menganggap bunga KUR tidak memberatkan. Lalu 96% penerima memperoleh pencairan dana KUR kurang dari tujuh hari sejak pengajuan.

Laporan yang sama menunjukkan, UMKM menggunakan dana KUR untuk membeli bahan baku dan investasi, seperti membeli peralatan, mesin, dan lain-lain. 

Efeknya, mayoritas penerima KUR merasakan dampak positif terhadap usahanya. Sebanyak 65% penerima KUR merasakan peningkatan pendapatan setelah memperoleh KUR. Sementara, hanya 4% penerima yang merasakan penurunan pendapatan setelah mendapat KUR.

Bagi yang merasakan peningkatan pendapatan, sebanyak 65% merasakan peningkatan pendapatan hingga Rp10 juta. Ada 18% yang merasakan peningkatan dari Rp10 juta hingga Rp50 juta.

Peningkatan pendapatan ini juga dirasakan oleh Khaleili Nungki Hashifah, perajin batik dari Kotagede, Yogyakarta. Perempuan yang akrab disapa Nungki ini merasakan pendapatannya kini mencapai lebih dari Rp200 juta berkat proyek yang dibiayai KUR.

KUR membantu permodalan Nungki ketika dirinya menitipkan produknya di toko-toko mitra. KUR juga membantunya mempekerjakan pecanting batik di sekitar rumah produksinya untuk pesanan-pesanan besar.

Nungki mengaku sudah mengambil KUR dalam tiga kesempatan. KUR ketiga dia ambil pada 2021 ketika harus memenuhi pesanan besar dari suatu instansi. “KUR sangat membantu kalau benar-benar digunakan untuk keperluan usaha,” katanya.

Dia berharap program KUR dapat terus dilanjutkan. Laporan evaluasi Kemenkeu juga menemukan hal yang sama, 98% responden ingin program KUR terus dilanjutkan.

Masih Terpusat di Jawa dan Belum Produktif

Di balik kesuksesan KUR, penyaluran program ini masih belum merata. Data menunjukkan program masih terfokus di Pulau Jawa. Jawa Tengah menjadi provinsi dengan penyaluran KUR terbesar yaitu Rp65,6 triliun pada 2022.

Besarnya KUR di Pulau Jawa ini juga sangat timpang. Di luar Jawa, hanya ada lima provinsi dengan penyaluran KUR di atas Rp10 triliun. Kelima provinsi itu adalah Lampung, Riau, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara.

Maluku Utara adalah provinsi dengan penyaluran terendah yaitu Rp1,01 triliun. Penyaluran di provinsi-provinsi sekitarnya juga tidak jauh berbeda. Maluku mendapat Rp1,24 triliun, Papua Barat Rp1,18 triliun, dan Papua Rp2,27 triliun.

Tidak hanya itu, target pemerintah untuk menyalurkan KUR ke sektor produktif juga belum tercapai. Pemerintah menargetkan penyaluran KUR menyasar sektor non-perdagangan sebesar 60% dari total penyaluran.

Pemerintah menetapkan target ini karena menginginkan UMKM menghasilkan nilai lebih dan berorientasi ekspor. Tujuan tersebut tidak dapat dicapai dengan memusatkan penyaluran KUR di sektor perdagangan.

Target yang ditetapkan ini ternyata sulit diwujudkan. Penyaluran KUR untuk sektor nonperdagangan masih di bawah 60% sejak target ditetapkan pada 2019. 

Meski masih belum terwujud, penyaluran KUR untuk sektor perdagangan sudah dapat ditekan di bawah 50% sejak 2020. 

Pemerintah akan terus berusaha menyalurkan lebih banyak KUR ke sektor produktif. Pada 2023, pemerintah fokus ke sektor pertanian dengan menyiapkan kredit khusus hingga Rp2 miliar tanpa agunan.

“Salah satunya sudah diputuskan (memberikan pendanaan) ke agrikultur. Karena apa? Karena selama pandemi Covid-19 sektor yang menyerap tenaga kerja paling banyak adalah pertanian,” kata Airlangga dalam penutupan rapat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) pada 2 November 2022.

Editor: Aria W. Yudhistira