Muda, kaya raya, dan berkuasa adalah gambaran milenial yang saat ini menjabat sebagai bupati atau wali kota. Mereka berusia di bawah 40 tahun, sebagian bahkan masih berusia 20-an tahun saat pertama kali terpilih dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada 2020.

Dalam catatan Katadata, terdapat 24 milenial yang berhasil memenangi pertarungan Pilkada 2020. Beberapa dari mereka bahkan telah terpilih untuk kali kedua. 

Usia muda memang seringkali menjadi jualan dalam pasar politik di Indonesia. Orang muda kerap dianggap membawa gagasan baru dan akan membuat perubahan yang lebih baik bagi masyarakat. Mereka dinilai berbeda dari para politisi senior yang sudah nyaman menempati bangku kekuasaan.

Politisi muda dianggap lebih relevan atau dekat dengan isu-isu yang menjadi perhatian para pemilih muda. Apalagi berdasarkan hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU), sekitar 56,5% dari daftar pemilih tetap Pemilu 2024 termasuk pemilih muda. Rinciannya, sebanyak 33,6% generasi milenial (27-41 tahun) dan 22,9% generasi Z (17-26 tahun).

Jalan Mulus dari Trah Politik

Namun usia muda bukan jalan untuk menembus tirai politik tanah air. Tidak dapat dipungkiri, para milenial ini berasal dari kelompok elite Indonesia baik di dunia politik maupun ekonomi. 

Dari 24 kepala daerah milenial, Katadata mencatat sebanyak 18 orang di antaranya memiliki hubungan kekerabatan dengan tokoh politik senior. Tokoh senior ini pernah dan sedang memegang jabatan politik, baik di tingkat nasional maupun di daerah yang sekarang dipimpin para politisi muda tersebut. 

(Baca: Jejaring Dinasti Politik di Pilkada 2020)

Sebagai contoh, Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka dan Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution (Bobby Nasution). Gibran adalah anak Presiden Joko Widodo, sementara Bobby adalah menantu sang presiden. Keduanya bergabung di PDI Perjuangan, partai politik yang juga “membesarkan” nama Jokowi

Gibran dan Bobby terpilih sebagai wali kota pada periode kedua pemerintahan Jokowi. Ini sekaligus merupakan kali pertama dalam sejarah politik Indonesia, anak dan menantu presiden aktif menjabat sebagai kepala daerah. 

Contoh lain, Bupati Ogan Ilir Panca Wijaya Akbar. Ayahnya, Mawardi Yahya, menjabat kepala daerah di kabupaten yang sama pada 2005-2015, kemudian menjadi Wakil Gubernur Sumatera Selatan sejak 2018.

Selain sang ayah, kakak Panca yang bernama Ahmad Wazir Noviadi pernah menjadi orang nomor satu di Ogan Ilir pada 2016-2017, sebelum akhirnya ditangkap karena kasus narkoba.

Termasuk Elite Ekonomi

Dari daftar yang disusun Katadata, ke-24 kepala daerah milenial ini memiliki median kekayaan sebesar Rp10,7 miliar. Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 2022, kekayaan tertinggi dimiliki Wali Kota Medan Bobby Nasution sebesar Rp55,9 miliar. Sedangkan yang terendah dimiliki Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan sebesar Rp3,6 miliar. 

Jika mengacu pada World Inequality Database, median kekayaan mereka jauh di atas rata-rata kekayaan penduduk dewasa Indonesia pada 2021 yang sebesar Rp148,1 juta. Jika digolongkan berdasarkan kelompok kekayaannya, mereka termasuk dalam kelompok 1% teratas yang memiliki rata-rata kekayaan Rp2,26 miliar.

Jadi meskipun ada kepala daerah milenial yang tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan tokoh politik senior, tetapi mereka termasuk dalam golongan elite ekonomi. Salah satunya, Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin. Dalam LHKPN 2022, dia memiliki kekayaan sebesar Rp42,9 miliar yang mayoritas berasal dari warisan. 

Seperti dikutip dari Kompas.com, Arifin mulanya melanjutkan bisnis keluarga yang bergerak di bidang penjualan alat-alat rumah tangga di Surabaya. Di Trenggalek, dia kemudian membangun pabrik yang menampung pekerja lokal.

Dia juga menjalankan program tanggung jawab sosial (CSR) dari perusahaannya, yang menyasar para petani dan nelayan di Trenggalek. Melalui program ini, Arifin mulai dikenal oleh tokoh-tokoh politik di kabupaten itu, termasuk Emil Dardak .