Formulasi Upah Buruh Jadi Insentif dalam Paket Kebijakan III

Kebijakan upah ini untuk memberikan kepastian bagi dunia usaha, terutama mengenai besaran kenaikan gaji setiap tahun.
Aria W. Yudhistira
7 Oktober 2015, 09:59
Investasi Padat Karya Untuk Penyerapan Tenaga Kerja Indonesia
Arief Kamaludin|KATADATA
Aktivitas pekerja pabrik sepatu PT Adis Dimension Footwear di Balaraja Barat, Tangerang, Banten, Senin (5/10).

KATADATA - Pemerintah akan memasukkan formulasi pengaturan upah buruh ke dalam paket kebijakan ekonomi tahap III. Formulasi baru ini akan memberikan kepastian bagi pengusaha, terutama mengenai besaran kenaikan upah setiap tahun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, paket kebijakan ekonomi tahap III ini rencananya akan diumumkan pada Kamis mendatang. Selain pengaturan upah, pemerintah juga akan menyesuaikan aturan mai pengadaan lahan dan penetapan harga bahan bakar minyak (BBM).

“Jadi ada tiga, tentang pengupahan, pengadaan lahan, dan harga BBM,” kata Darmin usai rapat koordinasi di kantornya, Jakarta, Selasa (6/10) malam. (Baca: Pengusaha Bantah Pernyataan Jokowi Soal PHK)

Darmin menjelaskan variabel yang dituangkan dalam pasal 8 ayat 4 UU Ketenagakerjaan tetap akan masuk sebagai komponen perhitungan upah minimum. Komponen tersebut antara lain kebutuhan hidup layak (KHL), produktivitas, serta tingkat pertumbuhan ekonomi. “Tapi resminya seperti apa akan kami umumkan dalam waktu dekat. Mohon bersabar,” kata dia.

Di kesempatan yang sama Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri belum dapat memberitahu secara detail formulasi dari penetapan upah minimum provinsi (UMP) ini. Namun dia memastikan kebijakan yang diambil terkait UMP ini akan memberikan kepastian kepada pengusaha. (Baca: Bappenas Usul Upah Minimum Ditetapkan Tiap Dua Tahun)

“Formula itu memberikan dua kepastian. Kepastian pertama upah buruh naik setiap tahun. Kedua, besaran kenaikan upah predictable (dapat dipastikan). Poin utamanya itu, jadi bisa diprediksikan untuk memberikan kepastian bagi dunia usaha,” ujar dia.

Presiden Joko Widodo sebelumnya mengatakan, pemerintah sedang menyelesaikan formulasi perhitungan upah buruh dan ditargetkan rampung pada Oktober ini. Menurut dia, formulasi baru tersebut akan memberikan kepastian bagi pengusaha dan pekerja. Di satu sisi pengusaha akan mendapatkan kemudahan untuk memprediksi besaran upah minimum. Bagi pekerja, tetap mendapatkan kenaikan upah setiap tahunnya.

“Saya harap (formula pengupahan baru) dapat diselesaikan pada bulan ini,” kata Jokowi saat berdiskusi dengan pengusaha industri padat karya di PT Adis Dimention Footwear, Tangerang beberapa hari lalu.

Di tempat yang sama, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani mengatakan, saat ini perhitungan sedang digodok adalah  formulasi lima tahun, namun kenaikan upah tetap dilakukan setahun sekali. “Jadi dalam lima tahun pengusaha mendapatkan kepastian, namun pekerja tetap naik upah tiap tahunnya,” kata dia.

Persoalan penetapan UMP dan upah minimum regional (UMR) saat ini ditetapkan setiap tahun dan sering kali berlangsung alot. Hal ini dinilai bisa menganggu kegiatan usaha, karena kerap berlangsung melalui perdebatan, terutama membahas KHL yang menjadi komponen perhitungan upah.

Berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 17 tahun 2005 tentang Komponen dan Pentahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak, standar KHL terdiri dari makanan dan minuman (11 komponen); sandang (9 komponen); perumahan (19 komponen); pendidikan (1 komponen); kesehatan (3 komponen); transportasi (1 komponen); rekreasi dan tabungan (2 komponen).

Reporter: Ameidyo Daud Nasution
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait