Formulasi Perhitungan Upah Buruh Ditargetkan Terbit Bulan Ini

Salah satu formulasi yang disiapkan pemerintah adalah perhitungan upah buruh akan ditetapkan selama lima tahun, tapi kenaikan upah tetap dilakukan setiap tahun.
Aria W. Yudhistira
5 Oktober 2015, 17:29
Upah Buruh
KATADATA | Arief Kamaludin
Unjuk rasa buruh yang menuntut kenaikan upah minimum provinsi di Balai Kota, DKI Jakarta.

KATADATA - Pemerintah segera menyelesaikan formulasi perhitungan upah buruh. Presiden Joko Widodo mengatakan, formulasi baru tersebut akan rampung pada Oktober ini.

Menurut Jokowi, panggilan akrab Presiden, dengan formulasi baru tersebut akan memberikan kepastian bagi pengusaha dan pekerja. Di satu sisi pengusaha akan mendapatkan kemudahan untuk memprediksi besaran upah minimum. Bagi pekerja, tetap mendapatkan kenaikan upah setiap tahunnya.

“Saya harap (formula pengupahan baru) dapat diselesaikan pada bulan ini,” kata Jokowi saat berdiskusi dengan pengusaha industri padat karya di PT Adis Dimention Footwear, Balaraja, Tangerang, Senin (5/10).

Di tempat yang sama, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani mengatakan, saat ini perhitungan sedang digodok adalah  formulasi lima tahun, namun kenaikan upah tetap dilakukan setahun sekali.

“Jadi dalam lima tahun pengusaha mendapatkan kepastian, namun pekerja tetap naik upah tiap tahunnya,” kata Franky.

Sedangkan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri masih belum dapat memberitahu bagaimana detail dari formulasi skema pengupahan baru tersebut. Dia hanya dapat mengatakan saat ini pihaknya hanya berfokus pada finalisasi formulasi baru yang ditargetkan akan keluar bulan ini.

“Pokoknya secepatnya akan kami keluarkan (formulasi baru),” kata Hanif. (Baca: Kenaikan Upah Buruh Tak Terbukti Picu Pengangguran)

Pemilik PT Adis Dimension Footwear Harijanto menyambut baik realisasi formulasi baru ini. Dia mengatakan dengan ini pengusaha akan mendapatkan kepastian mengenai kenaikan upah pekerja yang dapat diprediksi dalam lima tahun ke depan.

“Walaupun sebenarnya UMP (upah minimum provinsi) itu hanyalah jaring pengaman, namun saat jni sudah banyak perusahaan besar yang dapat merundingkan UMP sendiri dengan para pekerjanya,” kata Harijanto. (Baca: Bappenas Usul Upah Minimum Ditetapkan Tiap Dua Tahun)

Persoalan penetapan UMP dan upah minimum regional (UMR) saat ini ditetapkan setiap tahun dan sering kali berlangsung alot. Hal ini dinilai bisa menganggu kegiatan usaha, karena kerap berlangsung melalui perdebatan, terutama membahas kebutuhan hidup layak (KHL) yang menjadi komponen perhitungan upah.

Berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 17 tahun 2005 tentang Komponen dan Pentahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak, standar KHL terdiri dari makanan dan minuman (11 komponen); sandang (9 komponen); perumahan (19 komponen); pendidikan (1 komponen); kesehatan (3 komponen); transportasi (1 komponen); rekreasi dan tabungan (2 komponen).

Reporter: Ameidyo Daud Nasution
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait