Dana Proyek Listrik 35 GW Sudah Tersedia 60 Persen

Pemerintah akan menyiapkan Peraturan Presiden untuk mengatasi persoalanpersoalan yang berpotensi menghambat proyek tersebut
Aria W. Yudhistira
26 Juni 2015, 11:29
Katadata
KATADATA
Proyek pembangkit listrik 35 GW sebagian besar tengah dalam proses pengadaan.

KATADATA ? Pemerintah menyatakan sekitar 60 persen dana yang dibutuhkan untuk proyek pembangunan pembangkit listrik 35 giga watt (GW) sudah terpenuhi. Kebutuhan dana tersebut untuk membiayai proyek selama periode 2015-2019.

?Dari seluruh kebutuhan pendanaan proyek, kurang lebih 60 persen sudah tersedia dananya untuk program 35 GW,? kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said seperti dikutip dari situs Kementerian ESDM, Jumat (26/6).

Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2015-2024, total kebutuhan pendanaan proyek selama lima tahun mencapai Rp 1.127 triliun, yakni Rp 512 triliun menjadi tanggung jawab PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Sedangkan perusahaan swasta akan membiayai Rp 615 triliun.

Berdasarkan RUPTL, pada lima tahun pertama pemerintah menargetkan dapat menyelesaikan pembangkit listrik dengan total kapasitas 42 GW. Ini terdiri dari 7 GW proyek yang sudah konstruksi, sedangkan 35 GW merupakan proyek baru.

Advertisement

?Untuk program 7 GW diharapkan 70 persen di antaranya akan selesai konstruksi dan bisa Commercial Operating Date (COD) pada 2015. Jadi untuk program 7.000 MW ini hampir 5.000 MW akan selesai pada tahun ini,? ujar Sudirman.

(Baca: Kasus Dahlan Ganggu Proyek Listrik 35 GW)

Kemudian dari 35 GW akan dibangun di 212 lokasi. Dari sisi pengadaan lahan, teridentifikasi 100 tapak pembangkit sudah dibebaskan, sehingga siap untuk diproses. Dari sisi pembangkit, terdapat 19 persen kapasitas dari 35 GW yang siap dikonstruksi.

Saat ini, lanjut Sudirman, proyek 35 GW sebagian besar sudah masuk dalam tahap pengadaan. PLN sudah menyelesaikan 70 persen proses pengadaan dari total 9,9 GW yang akan dikerjakannya. Sedangkan perusahaan swasta atau Independent Power Plant (IPP) sudah menyelesaikan 81 persen pengadaan dari total proyek 25,6 GW.

Dia menyebut terdapat tiga persoalan yang berpotensi menghambat proses pengerjaan proyek ini. Pertama, pembebasan lahan karena tidak saja melibatkan masyarakat, tetapi juga BUMN.

Kedua, perizinan terutama yang berkaitan dengan izin yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Ketiga, permasalahan hukum, dalam hal ini kasus-kasus hukum yang dialami oleh para profesional.

?Tiga hal tersebut  yang akan jadi penghalang dan membuat target jadi kurang cepat,? kata Sudirman.

Untuk mengatasi ketiga hambatan tersebut, pemerintah sedang menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk pembangunan 35 GW. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jarman menyebutkan lima poin pokok dalam Perpres tersebut.

Pertama, dimungkinkannya penunjukkan langsung dengan tetap menjunjung prinsip tata kelola yang baik. Kedua, penyertaan modal negara yang diberikan pada PLN bisa sesuai dengan jadwal. Ketiga, Perpres memberikan penguatan dan ketentuan untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri.

Keempat, Perpres akan menegaskan mengenai superioritas mengenai UU Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.  Kelima, Perpres juga akan mewajibkan pemerintah daerah  memimpin percepatan perizinan program kelistrikan.

?Itu konsep perpres yang nanti akan diselesaikan penyelesaiannya,? ujar dia.

Reporter: Arnold Sirait
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait