Pemerintah Diminta Berikan 60 Persen Wilayah Migas ke Pertamina

IATMI mengusulkan agar pemerintah memilih model kontrak sesuai dengan tingkat risiko dari masingmasing wilayah kerja
Aria W. Yudhistira
6 Februari 2015, 16:11
Katadata
KATADATA
IATMI menyarankan agar pemerintah fleksibel dalam menentukan model kontrak migas di tanah air.

KATADATA ? Kalangan profesional di bidang perminyakan menyarankan pemerintah memberikan 55 persen sampai 60 persen wilayah kerja minyak dan gas bumi (migas) kepada PT Pertamina (Persero).

Hal itu disampaikan Ketua Umum Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI) Alfi Rusin di Jakarta, Jumat (6/2). Menurutnya, semakin besar pengelolaan migas oleh badan usaha milik negara (BUMN) maka akan semakin besar keuntungan yang diperoleh negara.

Saat ini mengacu informasi Komisi Pemberantasan Korupsi, Pertamina hanya mengelola 21 persen dari total wilayah kerja yang ada di Indonesia. ?Negara akan menerima manfaat 100 persen dari hasil pengusahaan migas jika wilayah kerja dikelola Pertamina,? ujar dia.

Selain menyarankan pengelolaan wilayah kerja migas oleh Pertamina, IATMI juga memberikan sejumlah rekomendasi terkait tata kelola migas kepada pemerintah. Organisasi yang beranggotakan kalangan profesional di industri perminyakan dan geotermal tersebut mengusulkan agar pemerintah luwes dalam menetapkan bentuk kontrak kerja sama migas.

Advertisement

IATMI mengusulkan agar pemerintah memilih model kontrak sesuai dengan tingkat risiko dari masing-masing wilayah kerja. Ada tiga model kontrak yang disarankan IATMI, yakni kontrak jasa (service contract) dipakai untuk proyek dengan risiko rendah; model kontrak bagi hasil (production sharing contract/ PSC) untuk wilayah dengan risiko sedang; serta model konsesi untuk yang berisiko tinggi.

Kemudian pemerintah perlu melakukan sinergi dengan pemangku kepentingan (stakeholders) lain di sektor hulu migas. Apalagi, tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini adalah tengah menghadapi krisis energi.

?Syarat utama sinergi itu trust. Saya lihat trust di negeri kita sangat berkurang, ego sektoral sangat kuat,? kata anggota Dewan Pakar IATMI Budi Tyas Utomo.

Selanjutnya, IATMI meminta efisiensi dan transparansi dalam tata kelola migas. Selama ini, dalam tata kelola migas terjadi campur aduk antara pembuat kebijakan, regulasi, dan peran bisnis.

Ke depan diharapkan fungsi tersebut dapat dipisahkan. Pembuat kebijakan dilakukan pemerintah, peran sebagai regulasi diwakili badan khusus yang independen, serta peran bisnis dipegang oleh perusahaan minyak milik negara. 

Terkait pemahaman tentang cost recovery yang sekarang terjadi kesalahpahaman di antara para pemangku kepentingan. Padahal melalui mekanisme cost recovery justru peran pengawasan dan pengendalian pemerintah akan lebih optimal karena dapat menjamin semua usulan kegiatan investasi kontraktor dilakukan.

Kemudian pemerintah diminta tidak hanya fokus pada penerimaan fiskal dalam mengelola industri migas. Dalam pengembangan lapangan migas baru, pemerintah harus memiliki paradigma untuk mengembangkan operasi migas di daerah tersebut.

Soal strategi dalam pengelolaan wilayah kerja yang akan berakhir semestinya pemerintah dapat memberikan kepastian dalam empat sampai lima tahun sebelumnya. Hal ini agar investor dapat membuat perencaan bisnis dengan baik.

Plt Dirjen Migas Kementerian ESDM I.G.N Wiratmadja mengakui permasalahan energi di Indonesia adalah kurangnya sinergi. Mengenai kontrak migas, pemerintah juga sedang mengkaji peraturan menteri perpanjangan kontrak. ?Rilis (aturan baru) tahun ini. Prioritasaya Pertamina, karena 100 persen milik negara,? ujar dia.

Reporter: Arnold Sirait
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait