Pemerintah Ancam Bekukan Izin Ekspor Freeport

Smelternya Freeport masih jauh Saya kecewa karena tidak menunjukkan kesungguhan
Aria W. Yudhistira
20 Januari 2015, 13:49
freeport 1.jpg
Dok Freeport
Pemerintah mengancam menghentikan ekspor konsentrat Freeport Indonesia karena perusahaan asal Amerika Serikat itu tidak kunjung merealisasikan pembangunan smelter.

KATADATA ? Pemerintah mengancam akan menghentikan ekspor konsentrat PT Freeport Indonesia. Ancaman ini akan direlisasikan jika sampai 25 januari 2015, perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) itu tidak memberikan perkembangan mengenai pembangunan pabrik pengolahan dan peleburan (smelter).

?Kalau sampai 25 Januari tidak menunjukkan kemajuan, maka izin (ekspor) konsentrat dibekukan,? kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said di Jakarta, Selasa (20/1).

Pembangunan smelter tersebut sangat penting bagi industri Indonesia. Namun sampai saat ini belum ada perkembangan yang signifikan yang dilakukan Freeport. Bahkan Freeport pun belum menyediakan lahan untuk membangun smelter.

?Smelter-nya Freeport masih jauh. Saya kecewa, karena tidak menunjukkan kesungguhan,? ujarnya.

Advertisement

Dia mengatakan, pemerintah masih berharap Freeport dapat tetap beroperasi di Indonesia. Untuk itu, dia meminta Freeport berbicara dengan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara guna membahas kendala apa saja yang dihadapi.

Pemerintah, kata dia, kemungkinan akan memperpanjang nota kesepahaman (MoU) antara pemerintah dan Freeport yang akan habis pada 25 Januari 2015. ? Jangka waktunya tergantung kesepakatan,? ujar dia.

Selain itu, pemerintah juga mendorong adanya bagi hasil yang lebih besar untuk pemerintah. Selama delapan tahun terakhir ini, pemerintah hanya mendapat bagi hasil sekitar 40 persen. Dia ingin secara bertahap nantinya pemerintah mendapat bagian mayoritas.

Di tempat yang sama Direktur Jenderal Minerba R. Sukhyar mengatakan seharusnya sudah tidak ada masalah lagi mengenai lahan smelter yang dibutuhkan Freeport. Ini mengingat ketika penandatanganan nota kesepahaman dengan pemerintah, Freeport sudah melakukan survei dan sudah menentukan tiga kandidat untuk membangun smelter.

Namun, sampai saat ini pemerintah belum mendapatkan hasil dari survei tersebut, seperti lokasi, akuisisi lahan dan desai dasar, serta analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) di Gresik.

Padahal jika Freeport sudah menunjukkan lokasi sudah dianggap memenuhi syarat di dalam nota kesepahaman.

?Jadi sebenarnya dari finansial Freeport nggak masalah. Tapi wujudnya kok belum terlihat. Jadi saya melihat dari sisi kesungguhan. Teknikal tidak masalah, ini masalah kesungguhan,? kata dia.

Reporter: Arnold Sirait
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait