Bangun Infrastruktur, Pemerintah Didorong Gandeng Swasta

KATADATA ? Pemerintah disarankan untuk memperbanyak pembiayaan pembangunan infrastruktur melalui skema kerja sama pemerintah dan swasta (KPS). Skema ini yang paling memungkinkan karena penerimaan dari pajak tidak mencukupi untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur.

?RAPBN (2016) hanya bisa menyediakan Rp 310 triliun. Kalau target pajak tidak tercapai, yang disunat pasti infrastruktur. Ini kenapa Public Private Partnership (PPP) sangat dibutuhkan,? kata ekonom Universitas Atma Jaya Agustinus Prasetyantoko dalam diskusi di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Jakarta, Senin (28/9).

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 disebutkan, total kebutuhan pembiayaan infrastruktur sebesar Rp 5.519 triliun. Dari jumlah itu, pemerintah harus menyediakan 40 persen, sekitar Rp 2.215 triliun atau Rp 440 triliun per tahun. (Baca: Proyek Infrastruktur Rp 147 Triliun Mangkrak)

Namun pada realisasinya tidak tercapainya target pajak membuat jumlah anggaran infrastruktur yang bisa disediakan berada di bawah target. Bahkan dalam rencana anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2016 anggaran infrastruktur pemerintah pusat hanya Rp 313 triliun.

Prasetyantoko mengatakan, skema KPS memang tidak mudah untuk direaliasasikan. Kendati dia tetap optimistis Presiden Joko Widodo bisa melakukan pembenahan agar kerja sama dengan swasta bisa mudah terlaksana.

?Ini masalah di level manajemen proyek, kita beruntung leadership Jokowi baik. Contohnya waktu itu Jokowi telah bolak balik ke Palembang untuk memantau proyek (trans-Sumatera). Ini menunjukkan ada komitmen bahwa proyek akan jalan,? ujar Prasetyantoko. (Baca: Investor Prancis Siap Garap Proyek Infrastruktur)