Bangun Infrastruktur, Pemerintah Didorong Gandeng Swasta

Penerimaan pajak tidak mencukupi untuk membiayai kebutuhan proyek infrastruktur yang tiap tahunnya mencapai Rp 2215 triliun
Aria W. Yudhistira
28 September 2015, 15:46
Katadata
KATADATA
Pembangunan jalur kereta ringan di kawasan Cibubur, Jakarta.

KATADATA ? Pemerintah disarankan untuk memperbanyak pembiayaan pembangunan infrastruktur melalui skema kerja sama pemerintah dan swasta (KPS). Skema ini yang paling memungkinkan karena penerimaan dari pajak tidak mencukupi untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur.

?RAPBN (2016) hanya bisa menyediakan Rp 310 triliun. Kalau target pajak tidak tercapai, yang disunat pasti infrastruktur. Ini kenapa Public Private Partnership (PPP) sangat dibutuhkan,? kata ekonom Universitas Atma Jaya Agustinus Prasetyantoko dalam diskusi di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Jakarta, Senin (28/9).

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 disebutkan, total kebutuhan pembiayaan infrastruktur sebesar Rp 5.519 triliun. Dari jumlah itu, pemerintah harus menyediakan 40 persen, sekitar Rp 2.215 triliun atau Rp 440 triliun per tahun. (Baca: Proyek Infrastruktur Rp 147 Triliun Mangkrak)

Namun pada realisasinya tidak tercapainya target pajak membuat jumlah anggaran infrastruktur yang bisa disediakan berada di bawah target. Bahkan dalam rencana anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2016 anggaran infrastruktur pemerintah pusat hanya Rp 313 triliun.

Prasetyantoko mengatakan, skema KPS memang tidak mudah untuk direaliasasikan. Kendati dia tetap optimistis Presiden Joko Widodo bisa melakukan pembenahan agar kerja sama dengan swasta bisa mudah terlaksana.

?Ini masalah di level manajemen proyek, kita beruntung leadership Jokowi baik. Contohnya waktu itu Jokowi telah bolak balik ke Palembang untuk memantau proyek (trans-Sumatera). Ini menunjukkan ada komitmen bahwa proyek akan jalan,? ujar Prasetyantoko. (Baca: Investor Prancis Siap Garap Proyek Infrastruktur)

Selain itu dia juga meminta agar proyek infrastruktur pemerintah dapat dialihkan (carry over) ke tahun berikutnya apabila anggaran pembangunan tidak cukup, dan proyek tersebut belum menjadi prioritas.

?Ini bentuk mitigasi pemerintah untuk menyikapi anggaran infrastruktur, terutama untuk menghadapi kurangnya penerimaan negara,? ujar dia. (Baca: Pemerintah Siapkan Lahan untuk Bangun 4 Kilang Minyak Baru)

Di kesempatan yang sama Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarding Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan agar bisa menarik investasi kalangan swasta, pemerintah mesti memperbaiki iklim investasi.

?Karena banyak swasta itu yang menunggu (kebijakan Pemerintah). Tetapi saya sepakat bahwa swasta tidak akan diam,? kata Yukki.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas Sofyan Djalil sebelumnya mengatakan, pemerintah Inggris menawarkan pinjaman sebesar 1 miliar poundsterling atau setara Rp 22 triliun untuk membiayai persiapan sejumlah proyek KPS. Pinjaman tersbeut dapat dipakai untuk mengurangi hambatan dalam pembuatan studi awal proyek.  

Sebab, tahap studi awal dan mekanisme penggantian biayanya seringkali menjadi masalah utama dalam proyek kerjasama pemerintah-swasta. ?Kenapa sekarang ini KPS kita tidak berjalan, karena persiapannya belum matang dan sulit. Makanya Inggris membantu,? katanya setelah bertemu dengn Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Moazzam Malik, di Gedung Bappenas, Jakarta, Rabu (23/9).

Reporter: Ameidyo Daud Nasution
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait