Pemerintah Diminta Terbuka Soal Pinjaman Cina ke Bank BUMN

Jika pinjaman itu memang ditujukan untuk membiayai proyekproyek infrastruktur itu akan disambut positif oleh pelaku pasar
Aria W. Yudhistira
25 September 2015, 18:58
Katadata
KATADATA
Pemerintah diminta memberikan penjelasan terbuka terkait pinjaman Cina untuk tiga bank BUMN.

KATADATA ? Pemerintah diminta menjelaskan tujuan pinjaman dari China Development Bank (CBD) ke tiga bank badan usaha milik negara (BUMN) sebesar US$ 3 miliar atau sekitar Rp 43,4 triliun kepada publik secara terbuka. Penjelasan ini agar tidak menimbulkan spekulasi di pasar mengingat ketiga bank tersebut adalah bank pelat merah terbesar di tanah air.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan, sebenarnya apabila pinjaman ini digunakan untuk membiayai infrastruktur akan berdampak positif. Namun sampai saat ini pemerintah tidak menjelaskan secara gamblang tujuan utama pemberian pinjaman tersebut.

?Jadi alasan pemerintah harus jelas betul, sehingga tidak menimbulkan spekulasi di pasar,? kata Enny usai acara diskusi di Kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Jakarta, Jumat (25/9). (Baca: Ini Alasan Tiga Bank BUMN Pinjam Dana dari Cina)

China Development Bank (CDB) seperti diberitakan telah memberikan utang kepada tiga bank BUMN yakni Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI) dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) masing-masing sebesar US$ 1 miliar. Pinjaman yang ditandatangani pada 16 September lalu itu direncanakan cair pada tahun ini.

Sekretaris Perusahaan Bank Mandiri Rohan Hafas membantah, isu yang menyebutkan pemerintah menjaminkan ketiga bank BUMN untuk mendapatkan dana tersebut. Pinjaman itu bersifat business to business (B to B). ?(Dijadikan jaminan oleh pemerintah) ini kan hoax. Enggak mungkin sahamnya jadi milik Cina, kalau pun kami enggak bisa bayar,? kata dia.

Hal senada juga disampaikan Direktur Utama BNI Achmad Baiquni. Dia menyampaikan bahwa pinjaman ini murni untuk membiayai infrastruktur. Bunganya juga rendah yakni sekitar 2,8 persen, lebih rendah ketimbang harus menerbitkan surat utang yang imbal hasilnya (yield) naik. ?Ini untuk kebutuhan pendanaan besar selama lima tahun untuk infrastruktur,? ujar Baiquni.

Reporter: Ameidyo Daud Nasution
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait