Pemerintah Disarankan Salurkan BLT untuk Dorong Konsumsi

Permintaan agar BI menurunkan suku bunga acuan tidak bakal efektif selama konsumsi rumah tangga masih rendah
Aria W. Yudhistira
Oleh Aria W. Yudhistira
21 September 2015, 19:08
Katadata
KATADATA
Direktur Eksekutif Mandiri Institute Destry Damayanti

KATADATA ? Paket kebijakan ekonomi tahap I yang diluncurkan 9 September lalu dinilai kurang responsif untuk mendorong perekonomian yang tengah melambat. Padahal salah satu persoalan yang dihadapi Indonesia saat ini adalah rendahnya tingkat konsumsi masyarakat.

Direktur Eksekutif Mandiri Institute Destry Damayanti mengatakan, cara yang paling efektif untuk mendorong konsumsi adalah dengan memberikan bantuan langsung tunai (BLT). Kebijakan ini pernah dilakukan pemerintah ketika menghadapi kenaikan harga BBM 2005 dan 2013, serta ketika krisis 2008.

?BLT memang nggak produktif, tapi ini penting untuk dorong konsumsi,? kata dia saat memaparkan Indonesia Economic Outlook di Plaza Mandiri, Jakarta, Senin (21/9).

Menurut dia, dengan konsumsi yang masih rendah, permintaan agar Bank Indonesia (BI) menurunkan suku bunga acuan (BI Rate) pun tidak efektif karena investasi tetap rendah. Maka langkah terbaik yang dapat dilakukan saat ini adalah meningkatkan konsolidasi dengan memperbaiki daya beli masyarakat.

Dia menyayangkan pemerintah hanya menaikkan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) menjadi Rp 36 juta per tahun. Padahal untuk mendorong konsumsi rumah tangga, seharusnya PTKP dinaikkan menjadi Rp 50 juta per tahun, karena konsumsi masyarakat di kelompok pendapatan itu cukup besar.

Di sisi lain, kebijakan pemerintah menurunkan suku bunga kredit usaha rakyat (KUR) dari 23 persen menjadi 12 persen pun tidak akan terlalu berdampak sepanjang daya beli masih rendah. Makanya, kata Destry, butuh terobosan untuk bisa menggerakkan perekonomian, terutama memberikan kepercayaan diri ke masyarakat untuk meningkatkan konsumsi.

Ini bukan berarti masyarakat tidak punya uang karena mayoritas masih memilikinya. Ini terlihat dari DPK (dana pihak ketiga) naik 12 persen, sedangkan kredit melambat 10 persen. ?Jadi sekarang beri dulu confidence konsumen agar bisa spending, kemudian bertahap mulai masuk suku bunga,? kata dia.

Lebih lanjut Destry mengkritik paket kebijakan yang akan diumumkan dalam tiga tahap karena justru menimbulkan ketidakpastian. Menurutnya, pemerintah sebaiknya menerbitkan rencana kebijakan yang jelas ke publik. Misalnya, ketika menghadapi risiko kurs, maka pemerintah menjelaskan apa saja industri yang akan dikembangkan.

?Apakah kedepan pakai substitusi impor. Kami tahu ini masa sulit tapi bagaimana mengembalikan kepercayaan. Ini kuncinya di pemerintah,? kata dia.

Ekonom Mandiri Institute Andri Asmoro menambahkan, pemerintah juga harus memerhatikan belanja daerah. Bila penyerapan belanja ke daerah cepat, dia yakin akan mampu mendorong daya beli masyarakat apalagi mendekati pemilihan umum kepala daerah (Pilkada). ?Kami apresiasi paket kebijakan, tapi ekspektasi (pasar) tetap pada realiasi,? ujar dia.

Di tempat terpisah, Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi mengatakan, dampak dari suatu kebijakan tidak dapat terlihat dalam waktu harian atau mingguan. Paling cepat, paket kebijakan ekonomi pemerintah terlihat dalam enam bulan ke depan. Dia meminta dunia usaha untuk bersabar menunggu implementasi kebijakan-kebijakan tersebut.

?Kebijakan ekonomi itu ada prosesnya, tidak bisa bilang tiga bulan (berdampak). Dampak paling cepat itu enam bulan sampai setahun,? kata Sofjan di Hotel JS Luwansa, Jakarta.

Reporter: Desy Setyowati, Ameidyo Daud Nasution

Video Pilihan

Artikel Terkait