Ditjen Bina Marga Alokasikan Rp 3 Triliun untuk Bangun Tol 26 Km

Ada enam ruas jalan tol yang akan dibangun tahun depan Pembangunan tersebut untuk memenuhi target 1100 km pada 2019
Aria W. Yudhistira
15 September 2015, 11:25
Katadata
KATADATA
Kementerian PUPR mengalokasikan dana Rp 3 triliun untuk mengerjalan pembangunan enam ruas jalan tol pada 2016.

KATADATA ? Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menganggarkan Rp 3 triliun untuk membangun jalan tol dalam rencana anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2016. Ada enam ruas jalan tol yang akan dibangun dengan panjang mencapai 26 kilometer (km).

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hediyanto Husaini mengatakan, ruas jalan tol itu merupakan bagian dari beberapa porsi tol yang akan dikerjakan pemerintah. Antara lain, beberapa kilometer di ruas Manado-Bitung, Samarinda-Balikpapan, Medan-Kuala Namu, Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu), Solo-Kertosono, dan akses tol Tanjung Priok.

?Total semua ada enam ruas tol,? kata Hediyanto seusai rapat dengan Komisi V DPR, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (14/9).

Hediyanto optimistis Kementerian PUPR dapat memenuhi target pembangunan jalan tol sepanjang 1.100 km pada 2019, dari tahun ini sepanjang 800 km. Saat ini, pemerintah sudah siap membangun ruas tol Bakauheni-Terbanggi Besar sepanjang 140 km, Palembang-Indralaya (21 km), Medan-Kuala Namu-Tebing Tinggi (60 km). Nantinya, target tambahan 300 km dapat dicapai pada 2019.

Advertisement

?Bahkan sebelum 2018 kami harap sudah selesai semua,? kata Hediyanto. (Baca: Pencairan Kredit Infrastruktur Terhambat Pembebasan Lahan)

Ditjen Bina Marga merupakan bagian dari eselon I Kementerian PUPR yang terkena program refocusing anggaran pada tahun depan. Dari rencana alokasi sebesar Rp 46,3 triliun, anggaran Ditjen Bina Marga dipotong Rp 285 miliar.

Satuan kerja eselon I lainnya yang juga dipotong anggarannya adalah Ditjen Cipta Karya (Rp 698 miliar), Badan Penelitian dan Pengembangan (Rp 52 miliar), Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Rp 68 miliar), dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Rp 42 miliar).

?Pembahasannya sudah sejak tanggal 7 Juli di Kementerian Keuangan,? kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat rapat dengan Komisi V DPR.

Reporter: Ameidyo Daud Nasution
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait