LPS Sarankan Simpanan Valas Perbankan Ditingkatkan untuk Jaga Rupiah

Dana pihak ketiga berbentuk valas hanya US 60 miliar atau 18 persen dari total simpanan di perbankan nasional
Aria W. Yudhistira
9 September 2015, 17:50
Katadata
KATADATA
LPS menyarankan agar dana simpanan berbentuk valas di perbankan ditingkatkan untuk mencairkan likuiditas dalam valas.

KATADATA ? Salah satu upaya untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) adalah dengan meningkatkan dana simpanan di perbankan dalam bentuk valuta asing (valas).

Semakin tinggi dana pihak ketika (DPK) berbentuk valas, membuat likuiditas di perbankan dalam mata uang asing itu menjadi longgar. Bank Indonesia (BI) disarankan memberikan kemudahan bagi calon nasabah, terutama warga negara asing (WNA) untuk membuka rekening dalam bentuk valas di perbankan tanah air.

Bank sentral pun dapat pula menerbitkan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) berbentuk valas untuk menarik minat nasabah dari luar negeri. ?Itu cara yang baik untuk menarik dana dari luar negeri. Sekarang kan yang dibutuhkan adalah likuditas dalam dolar AS di dalam negeri,? kata pelaksana tugas (Plt) Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Fauzi Ichsan dalam diskusi dengan wartawan di Jakarta, Rabu (9/9).

(Baca: Fitch Ratings: Daya Tahan Perbankan Indonesia Masih Kuat)

Advertisement

Dia menyebutkan, dari total dana pihak ketiga (DPK) perbankan sebesar Rp 4.300 triliun, hanya 18 persen atau sekitar US$ 60 miliar dalam bentuk valas. ?Itu (dana valas) uang yang ada di Indonesia. Kita belum bicara dana orang Indonesia di luar negeri. Di Singapura, Swiss,? kata mantan ekonom Standard Chartered Bank itu.

Ekonom LPS Dody Arifianto mengatakan, pemanfaatan DPK valas dalam negeri ini untuk memperkuat rupiah seharusnya dapat dimaksimalkan oleh BI untuk menjaga inflasi dan stabilitas rupiah. (Baca: Pemerintah Siapkan Paket Kebijakan untuk Jaga Stabilitas Rupiah)

?Misalnya BI buka SBI valas lalu memberikan bunga 1,5 persen, sehingga likuiditas pasti mengalir jadi cadangan devisa. Pertanyaannya, apakah BI mau tidak memberikan 1,5 persen,? kata dia.

Reporter: Ameidyo Daud Nasution
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait