Pemerintah Batalkan Pembangunan Kereta Cepat

Pemerintah menginginkan pembangunan kereta dengan kecepatan menengah dan mendorong swasta untuk membangun jaringan infrastruktur ini secara B to B
Aria W. Yudhistira
4 September 2015, 10:02
Katadata
KATADATA
Pemerintah menolak rencana pembangunan kereta cepat yang diajukan Cina dan Jepang.

KATADATA ? Pemerintah akhirnya menolak proposal yang diajukan oleh calon investor Jepang dan Cina terkait pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Pemerintah menilai, infrastruktur ini belum dibutuhkan dan dikhawatirkan tidak akan berfungsi secara maksimal.

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menyebutkan, ada dua penolakan tersebut. Pertama, prinsip utamanya pemerintah tak ingin menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) baik langsung maupun tidak langsung untuk membangun kereta cepat ini. Yang dimaksud tidak langsung, seperti melalui badan usaha milik negara (BUMN) yang mendapat penyertaan modal negara (PMN).

Kedua, kecepatan kereta yang mencapai 300 kilometer (km) per jam dinilai tidak akan terlalu berguna. Dengan jarak Jakarta-Bandung sekitar 150 km, serta terdapat lima hingga delapan stasiun, maka dari stasiun ke stasiun lainnya membutuhkan waktu 14 menit.

Hal ini menyebabkan belum sampai kecepatan maksimum kereta sudah harus menahan lajunya, sehingga bila dihitung-hitung hanya 200 km-250 km per jam. Apalagi, dia menilai usulan yang disampaikan kedua calon investor ini tidak detail, yakni belum mencakup standar pemeliharaan dan pelayanannya.

?Maka keputusan Presiden (Joko Widodo) adalah kalau begitu jangan kereta cepat. Cukup, kereta (kecepatan) menengah sekitar 200 km-250 km per jam. Beda sampainya, Jakarta-Bandung paling-paling lebih lambat 10 menit sampai 11 menit. Biayanya berkurang jauh,? kata dia ditemui wartawan di kantornya, Kamis malam (3/9).

Dia menghitung, penghematan yang didapat dengan membangun kereta dengan kecepatan sedang sebesar 30 persen-40 persen. Untuk itu, pemerintah akan kembali membentuk tim yang akan menyusun kriteria kereta yang akan dibangun di Indonesia. Tentunya, yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia.

Kriteria tersebut akan terkait dengan pembangunan properti secara masif di stasiun tertentu, dalam rangka pengembangan wilayah. ?Katakanlah setengah jalan, atau dua pertiga jalan (dibangun pusat properti),? kata Darmin.

?Maka Presiden (Joko Widodo) akan membentuk tim untuk menyusun kerangka acuan itu. Selain itu, baik Jepang ataupun Cina dipersilahkan menyusun proposal baru,? tutur Darmin.

Selain Cina dan Jepang yang diminta mengajukan proposal baru untuk membangun kereta dengan kecepatan menengah, pemerintah juga membuka ruang bagi investor lain yang tertarik untuk membangun infrastruktur ini. Skemanya pun bussines to bussines (B to B), yang rancangannya akan disusun Menteri BUMN Rini Soemarno.

Setelah menetapkan penawar unggulan, calon investor lainnya tak lantas mundur. Tim ini akan lebih dulu berunding dengan penawar unggulan untuk menentukan harga yang paling efisien dengan kualitas terbaik. Bila gagal mencapai kesepakatan, maka tim akan berunding dengan calon investor lainnya.

Menteri Perhubungan Ignasius Jonan menuturkan, pemerintah tidak ingin mengeluarkan biaya sepeser pun dalam pembangunan kereta cepat. Pemerintah hanya akan bertugas sebagai regulator.

?Pemerintah cuma jadi regulator, mau dibuat kereta cepat, setengah cepat, seperempat cepat, atau tidak cepat. Terserah asal swasta atau bisnis saja. BUMN diklasifikasikan sebagai badan usaha bukan pemerintah,? ujar dia.

Dia menjelaskan, bahwa anggaran pemerintah sangat terbatas. Selain itu, pemerintah juga sudah menyediakan jalur kereta api Jakarta-Bandung. Menurut dia, seharusnya jalur eksisting tersebut bisa digunakan untuk memperingan anggaran pembiayaan.

Reporter: Desy Setyowati
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait