Pemerintah Beri Fasilitas Tax Holiday untuk Empat Perusahaan

Pemberian insentif perpajakan ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah investasi di dalam negeri
Aria W. Yudhistira
27 Agustus 2015, 17:22
Katadata
KATADATA
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dan Menteri Perindustrian Saleh Husin saat mengumumkan kebijakan Tax Holiday di Jakarta, Kamis, (27/08).

KATADATA ? Pemerintah memberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) untuk jangka waktu tertentu atau tax holiday kepada empat perusahaan. Keempat perusahaan tersebut antara lain PT Unilever Oleochemical Indonesia, PT Petrokimia Butadine Indonesia, PT Energi Sejahtera Mas, dan PT Ogan Komering Ilir Pulp and Paper Mils.

Menteri Perindustrian Saleh Husin mengatakan, pemberian fasilitas itu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 159 tahun 2015 tentang Fasilitas Pengurangan PPh Badan yang diterbitkan 14 Agustus lalu. Saat ini, masih ada tujuh perusahaan lagi yang masih dalam proses mendapatkan fasilitas tersebut.

?Dari PMK yang baru, kami bisa lihat persyaratan diperingan, termasuk prosedurnya dipermudah. Kami harapkan tujuan menarik investasi sebanyak mungkin bisa tercapai,? kata dia di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (27/8).

Ketujuh perusahaan yang tengah menunggu proses persetujuan tersebut adalah PT Indorama Polychem Indonesia yang tinggal menunggu persetujuan diterima atau tidak. Kemudian yang tengah diproses ada empat, PT Caterpillar Indonesia Batam, PT Feni Haltim, PT Well Harvest Winning Alumina Refinery, dan PT Synthetic Rubber Indonesia. Sedangkan, dua perusahaan sudah diusulkan untuk mendapat tax holiday yakni PT Sulawesi Mining Investment dan PT Sateri Viscose Internasional.

Advertisement

Dalam PMK disebutkan, perusahaan yang dapat memperoleh fasilitas tax holiday adalah industri pionir dengan rencana investasi minimal Rp 1 triliun. Adapun industri pionir tersebut antara lain industri logam hulu, pengilangan minyak bumi, kimia dasar organik, permesinan, pengolahan, telekomunikasi, transportasi kelautan, pengolahan di kawasan ekonomi khusus, dan infrastruktur.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menambahkan, fasilitas ini diutamakan untuk industri yang keterkaitannya luas, memberi nilai tambah, dan untuk mendorong industri pionir. Dia mengatakan, meski ada penurunan penerimaan dari sektor pajak namun ke depannya kebijakan ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah, kata dia, tidak lagi bisa mengandalkan ekspor komoditas mentah di tengah tren penurunan harga minyak dunia saat ini. Dengan adanya insentif ini, dia berharap akan meningkatkan investasi masuk dan mendorong industri manufaktur di dalam negeri.

?Potential lost itu nggak bisa dilihat pajak saja. Tapi ekonomi keseluruhan. Intinya kami ingin dorong investasi masuk. Kalau ada inflow terutama asing, ekonomi tumbuh cepat maka saya yakin penerimaan pajak akan naik,? tutur dia.

Bambang juga menjelaskan, perbedaan PMK baru ini dengan aturan sebelumnya yakni jangka waktu pemberian fasilitas diatur selama 5-10 tahun, dan bisa diperpanjang dengan diskresi Menteri Keuangan. Selain itu, penurunan nilai rencana penanaman modal untuk industri tertentu menjadi Rp 500 miliar.

Adapun untuk rencana investasi di bawah Rp 1 triliun, maka pengurangan pajak maksimum 50 persen. Bila lebih dari Rp 1 triliun bisa mendapatkan pengurangan 100 persen. Penyederhanaan prosedur pengajuan fasilitas tax holiday, yakni hanya melalui pelayanan terpadu satu pintu (PTSP). Bagi perusahaan yang ditolak pengajuan tax holiday-nya, akan ditawarkan fasilitas tax allowance.

Reporter: Desy Setyowati
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait