Ekonomi Melambat, Jokowi Siap Ganti Menteri

Kalau progress nggak benar saya tegur Bisa karena manajemen di BUMN kurang baik kayak pola lama atau karena menterinya nggak mengejar
Aria W. Yudhistira
10 Agustus 2015, 12:23
Katadata
KATADATA
Presiden Joko Widodo.

KATADATA ? Presiden Joko Widodo siap mengganti sejumlah menteri di kabinetnya jika kinerja perekonomian tidak terangkat pada semester II tahun ini. Dia menjanjikan penyerapan belanja pada paruh kedua tahun ini akan meningkat.

Hal itu disampaikan Presiden saat memberikan sambutan dalam ulang tahun ke-38 pasar modal di Bursa Efek Indonesia, Senin (10/8). Dia menyampaikan, kinerja ekonomi akan membaik pada semester II, seiring dengan mulai terserapnya belanja negara. 

Sampai saat ini pun, belanja modal pemerintah baru terserap 15 persen. Begitu pula dengan belanja badan usaha milik negara (BUMN) yang mencapai Rp 120 triliun. ?Ini kebiasaan dalam birokrasi. Oktober sampai November biasanya belanja meroket, dan itu juga akan berimbas pada pertumbuhan ekonomi,? kata Presiden.

Lebih lanjut Jokowi mengatakan, dirinya selalu mengontrol dan mengawasi pelaksanaan proyek di lapangan. Bahkan, dia pun tidak akan ragu mengganti menteri, pejabat, maupun direksi BUMN yang tidak mampu mempercepat pengerjaan proyek tersebut.

Advertisement

?Kalau progress nggak benar saya tegur. Bisa karena manajemen di BUMN kurang baik kayak pola lama atau karena menterinya nggak mengejar,? tutur dia. ?Bisa diganti direksinya, kalau menterinya ya diganti menterinya. Kalau saya simple begitu.? (Baca: Pemerintah Turunkan Lagi Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Jadi 5 Persen)

Kendati begitu, dia menyatakan, meski mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih lebih baik dari negara-negara lain. Jokowi, panggilan akrab mantan Gubernur DKI Jakarta ini menyebutkan, pertumbuhan ekonomi di beberapa negara malah ada yang sampai turun 1,5 persen, sementara Indonesia hanya turun 0,3 persen. Jadi, kata dia, kondisi Indonesia masih lebih baik.

(Baca: Terendah Sejak 2010, Ekonomi Kuartal II Tumbuh 4,67 Persen)

Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan, dirinya masih melakukan evaluasi hasil kinerja masing-masing BUMN, terutama yang didorong untuk membangun infrastruktur. Setiap direksi dan manajemen, bahkan sudah dituntut untuk bekerja dalam dua pembagian waktu kerja (shift) setiap hari. Bila ternyata pembangunannya lamban, dia akan mengikuti instruksi Presiden untuk memecat direksi.

?Saya ikuti terus, dorong terus. Saya juga cek di lapangan hampir setiap minggu, dua minggu, bagaimana perkembangannya. Direksi dan manajemen BUMN juga dituntut, terutama yang sektor infrastruktur, untuk kerja tujuh hari seminggu,? kata Rini. (Baca: Riak Masalah dari Pabrik yang Menjalar ke Brankas Bank)

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai, perlu ada pergantian (reshuffle) anggota kabinet, khususnya di bidang ekonomi. Menurut Ketua Apindo Haryadi Sukamdani, banyak kebijakan yang dikeluarkan tim ekonomi pemerintah yang kontradiktif, seperti di sektor perpajakan. Belum lagi kepaduaan antar-menteri pun belum baik, sehingga kebijakan yang dikeluarkan menjadi tidak efektif.

Dia mencontohkan, upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak hingga 30 persen pada tahun ini. Dengan ekonomi yang melambat, pengusaha khawatir pemerintah akan mengejar target tersebut dengan meningkatkan tarif pajak bagi industri. (Baca: Ekonomi Melambat, Ribuan Pekerja Dirumahkan)

?Menteri ekonominya jangan banyak membuat kontraksi. Kan ini soal persepsi. Misalnya, bagaimana bisa menambah pajak kalau ekonomi melambat. Jadi jangan bicara seperti itu (yang membuat kontraksi). Kalau bisa justru direlaksasi,? kata dia kepada Katadata.

Haryadi menyampaikan, anggota kabinet bidang ekonomi harus diganti dengan sosok yang lebih dipercaya dan memiliki terobosan baru untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Persoalannya, di tengah penurunan harga komoditas, pemerintah tak lagi bisa mengandalkan ekspor. Termasuk juga tidak bisa andalkan konsumsi rumah tangga, karena pendapatan di beberapa wilayah berasal dari ekspor komoditas. (Baca: Data Ekonomi Mengecewakan, Rupiah pun Lemah)

Kendati begitu, ekonom Standard Chartered Bank Eric Sugandi menilai, pemerintah tak perlu terburu-buru mengganti kabinet ekonomi. Ini karena perlambatan ekonomi sekarang lebih banyak disebabkan oleh faktor eksternal. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang hanya 4,7 persen pada semester I lantaran belanja pemerintah belum signifikan.

Menurut dia, yang perlu dilakukan pemerintah saat ini adalah memperkuat koordinasi. Terutama ketegasan Presiden Joko Widodo terkait koordinasi antar-menteri.

Reporter: Desy Setyowati
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait