Status Kontrak Freeport Tunggu Evaluasi Bappenas

Pemerintah dan Freeport hanya sepakat untuk mengubah sistem kerjasama kontrak karya KK menjadi izin usaha pertambangan Khusus IUPK
Aria W. Yudhistira
11 Juni 2015, 17:27
Freeport_ptfi.jpg
KATADATA |
Pemerintah menargetkan evaluasi kontrak karya Freeport selesai akhir tahun ini.

KATADATA ? Renegosiasi kontrak karya PT Freeport Indonesia menunggu hasil kajian yang dilakukan oleh tim yang dipimpin Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Andrinof Chaniago, evaluasi ditargetkan tuntas pada Desember tahun ini. Nantinya, hasil evaluasi akan menjadi pertimbangan bagi Presiden Joko Widodo dalam merumuskan pemberian izin pertambangan perusahaan asal Amerika Serikat itu.

Selain soal Freeport, dia mengatakan, tim juga akan menggali potensi serta peluang pemanfaatan sumber daya alam di Papua. ?Tugas kami ditargetkan hingga Desember, tapi setiap bulan kami harus melapor ke Presiden,? kata Andrinof saat ditemui di kantornya, Jakarta, Kamis (11/6).

Menteri ESDM Sudirman Said menyatakan, sampai saat ini pemerintah belum memutuskan status izin usaha Freeport Indonesia. Menurut dia yang terjadi hanyalah kesepakatan Freeport untuk mengubah sistem kerjasama kontrak karya (KK) menjadi izin usaha pertambangan Khusus (IUPK).

Advertisement

"Kalau tetap seperti kontrak karya akan ada hambatan karena baru bisa diputuskan 2019. Padahal investasi butuh uang besar dan ini sebagai jaminan investasi," kata dia.

Namun dia mengakui dengan berubahnya KK menjadi IUPK, Freeport memiliki peluang untuk mendapatkan izin selama 20 tahun. Hanya hal tersebut masih perlu dilakukan evaluasi oleh Bappenas.

Wakil Ketua Komisi VII DPR Satya Widya Yudha mengapresiasi langkah untuk mengubah KK menjadi IUPK sebelum kontraknya habis pada 2021. Dia menganggap dengan sistem IUPK maka kedudukan negara lebih tinggi dibandingkan rezim kontrak karya.

?Kalau kontrak karya kedudukan negara dengan investor sama. Tapi kalau izin kita berada di atas karena kita bisa mengeluarkan izin dan mencabut izin,? ujar dia.

(Baca: Ubah Kontrak Karya Jadi Izin Usaha, Freeport Bisa Beroperasi Hingga 2035)

Ahli hukum dari Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana menyebut tiga hal yang perlu diwaspadai Presiden dengan perubahan status hukum Freeport. Pertama, apakah perubahan status ini merupakan penyelundupan hukum yang dilakukan oleh Freeport Indonesia agar memperoleh perpanjangan lebih awal.

Untuk diketahui KK Freeport akan berakhir pada 2021, dan menurut ketentuan dapat diperpanjang dua tahun sebelum berakhir. Artinya pada saat itu Presiden Jokowi akan mengakhiri masa jabatannya. ?Dalam situasi seperti itu Presiden tidak layak mengambil keputusan yang strategis,? ujar dia.

Selain itu, bila dilakukan perubahan status maka IUPK berdasarkan Pasal 83 huruf (g) akan memberi perpanjangan izin selama 20 tahun. Artinya Freeport dapat beroperasi di Indonesia hingga 2035 bila dihitung sejak 2015, lebih lama 14 tahun dari jatuh tempo KK pada 2021.

Perubahan status ke IUPK juga akan memberi hak kepada Freeport untuk dapat memperpanjang dua kali untuk jangka waktu masing-masing 10 tahun. Bila hak ini dijalankan maka Freeport memiliki peluang  beroperasi di Indonesia hingga 2055.

Kedua, dengan perhitungan tersebut, maka Presiden harus memperhatikan adanya aspirasi masyarakat yang menginginkan Indonesia mengambil alih ketika kontrak berakhir. Jika itu tidak dilakukan maka Presiden  memiliki risiko ketika mengambil keputusan yang bertentangan dengan aspirasi mayoritas rakyat.

Ketiga, yang harus diperhatikan adalah adanya dugaan penyelundupan hukum. Jika hal itu benar maka pasca-pemerintahan Jokowi berakhir, aparat penegak hukum bukannya tidak mungkin akan melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait perubahan status KK.

?Mereka yang diperiksa mulai dari birokrat terendah yang mengusulkan, hingga ke menteri, bahkan Presiden. Ini yang membuat para pejabat tidak dapat tenang pada akhir masa jabatannya,? ujar dia.

Penyelundupan hukum oleh aparat penegak hukum akan dicurigai adanya perilaku koruptif, meski dari pengambil kebijakan tidak memiliki niat jahat untuk memperkaya diri sendiri. Proses perubahan status KK ke IUPK besar kemungkinan tidak bermasalah bila tidak ada penyelundupan hukum dan dilakukan secara transparan, bahkan Presiden mendapat persetujuan dari DPR.

Reporter: Ameidyo Daud Nasution
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait