DPR Minta Tax Amnesty Diatur dalam Undang-Undang Khusus

Aziz Syamsuddin membantah jika wacana pemberian amnesti pajak tersebut untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi terutama yang berasal dari kalangan politikus
Aria W. Yudhistira
5 Juni 2015, 14:38
Katadata
KATADATA
DPR membantah kebijakan tax amnesty terhadap koruptor untuk melindungi para politikus.

KATADATA ? DPR meminta kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) yang diperluas diatur dalam undang-undang tersendiri. Hal ini supaya kedudukan hukumnya menjadi lebih kuat.

Anggota Komisi III DPR Aziz Syamsuddin mengatakan, saat ini rencana pemberian amnesti tersebut masih dalam pembahasan. Terutama mengenai batasan waktu pelanggaran yang diampuni, sehingga perlu ada sinkronisasi di antara aparat penegak hukum.

Mengingat, dalam kebijakan tax amnesty disebutkan bahwa penghindaran pajak yang diampuni hanya selama lima tahun ke belakang. Sementara dalam hukum pidana, yang ditelusuri merupakan tindakan selama 30 tahun ke belakang.

?Item per item nanti dibahas. Tindak pidana (mana saja) yang bisa diampuni, yang bisa diselaraskan dengan hukum di Indonesia,? kata Azis di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (4/6).

Advertisement

Meski begitu, dia membantah jika wacana pemberian amnesti pajak tersebut untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi, terutama yang berasal dari kalangan politikus. ?Kata siapa?? ujarnya.

Wacana pemberian pengampunan pajak bergulir sekitar dua pekan lalu. Direktur Jenderal Pajak Sigit Priadi Pramudito mengatakan, pemberian amnesti untuk menarik aset milik warga negara Indonesia yang diparkir di luar negeri yang potensi pajaknya diperkirakan mencapai Rp 100 triliun.

Rencana ini menjadi kontroversial lantaran pemberian ampunan tidak hanya diberikan kepada pelanggar kasus perpajakan, melainkan juga kepada pelaku tindak pidana lain, termasuk koruptor. Makanya, kata Sigit, pemberian ampunan ini tidak disebut tax amnesty, melainkan legal amnesty (pengampunan hukum) atau special amnesty (pengampunan khusus). ?Kecuali (untuk) kasus narkotika dan terorisme,? kata dia.

Menurut Sigit, wacana tax amnesty yang diperluas ini merupakan inisiatif DPR. Parlemen pula yang mengumpulkan aparat penegak hukum, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, dan Kepolisian untuk membahas masalah ini.

Baru-baru ini wacana ini pun kembali dibahas dalam diskusi terbatas atau focus group discussion (FDG) antara Ditjen Pajak dengan sejumlah politisi, dan anggota DPR. Anggota DPR yang hadir ketika itu adalah Aziz Syamsuddin dan Fadel Muhammad, keduanya dari Partai Golkar. Sedangkan dari Ditjen Pajak diwakili Direktur Peraturan Perpajakan II John Hutagaol.

Aziz yang ditanya Katadata mengakui ikut dalam diskusi terbatas tersebut. ?Saya nggak ikut sampai tuntas,? tuturnya.

Ketua Komisi XI DPR Fadel Muhammad mengatakan, perlu ada pandangan dari aparat penegak hukum lain terkait kebijakan amnesti bagi koruptor. ?Kan ada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan Kepolisian. Ya tunggu (pandangan) dari mereka dulu,? kata dia.

Menurut dia, dalam FGD dengan Ditjen Pajak masih ada beberapa pokok permasalahan yang belum disepakati. Terutama terkait teknis pelaksanaan serta jenis tindak pidana yang dapat memperoleh pengampunan. ?Perdalam semuanya dulu,? ujar dia.

Reporter: Desy Setyowati
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait