Sindikasi Perbankan Didorong sebagai Alternatif Biayai Infrastruktur

Perbankan menyarankan pemerintah dapat memanfaatkan dana haji dana pensiun serta asuransi untuk membiayai proyek infrastruktur
Aria W. Yudhistira
30 Maret 2015, 18:36
Bambang Brodjonegoro
Arief Kamaludin|KATADATA
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro.

KATADATA ? Pemerintah berharap perbankan nasional membentuk sindikasi untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur, terutama bagi proyek yang dikerjakan oleh swasta.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, anggaran proyek infrastruktur hingga 2019 membutuhkan dana Rp 4.796 triliun. Dari angka tersebut kemampuan anggaran infrastruktur pemerintah hanya sebesar Rp 1.433 triliun atau 29,9 persen dari total kebutuhan.

Sektor swasta merupakan andalan terbesar untuk memenuhi kebutuhan dana infrastruktur tersebut, yakni mencapai Rp 1.751 triliun atau 36,5 persen. Sementara kontribusi badan usaha milik negara (BUMN) sebesar 1.066 triliun (22,2 persen) dan kontribusi APBD Rp 545 triliun (11,4 persen).

Menurut dia, sindikasi perbankan, baik bank-bank BUMN, swasta, serta bank infrastruktur pemerintah menjadi sangat penting. ?Yang paling ideal adalah (pembiayaan) sindikasi dengan bank-bank tersebut,? kata Bambang dalam seminar ?Mencari Sumber dan Model Pembiayaan Infrastruktur yang Berkelanjutan? di Hotel Aryaduta, Jakarta, Senin (30/1).

Advertisement

Bambang menyebut saat ini proyek-proyek infrastruktur pemerintah belum terlalu menarik untuk didanai oleh bank komersial. Persoalannya batas pinjaman bank komersial mayoritas dalam jangka pendek, sedangkan pinjaman infrastruktur rata-rata memakan waktu 20 tahun ke atas.

Meski begitu, dia menjanjikan bank investasi infrastruktur milik pemerintah yang akan segera beroperasi pada tahun ini bisa memenuhi kebutuhan pendanaan tersebut. Bank infrastruktur tersebut merupakan gabungan dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dan Pusat Investasi Pemerintah (PIP).

?Fokusnya pembiayaan pembangunan infrastruktur, baik itu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), swasta, dan juga Public-Private Partnership (PPP),? kata Bambang.

Deputi Gubernur Bank Indonesia Halim Alamsyah mendukung sindikasi perbankan untuk membiayai proyek infrastruktur. Langkah ini sebagai yang terbaik untuk mencari sumber pembiayaan di luar APBN dan juga pembiayaan bank komersial.

?BI akan coba mendorong pembiayaan tersebut (sindikasi),? kata Halim.

Direktur Utama PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Jahja Setiatmadja menyebut kemampuan perbankan komersial dalam membiayai infrastruktur paling banyak hanya mencapai Rp 100 triliun hingga 2019 mendatang. Selain sindikasi, Jahja menawarkan beberapa pola alternatif pembiayaan infrastruktur.

Antara lain dengan memaksimalkan pemanfaatan dana haji yang totalnya mencapai Rp 75 triliun. Selain itu, Jahja menyebut dana pensiun dan juga penggunaan dana asuransi seperti Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) juga dapat dipertimbangkan.

?Alternatif lainnya adalah sekuritisasi dengan skema seperti Dana Investasi Real Estate (DIRE) atau Efek Beragun Aset (EBA) tang mengikuti skema reksa dana namun obyeknya adalah infrastruktur,? kata Jahja.

Reporter: Ameidyo Daud Nasution
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait