Impor BBM Diprediksi Naik, Menkeu Tetap Optimistis Defisit Terjaga

Dengan reformasi subsidi impor yang tidak perlu seperti yang diselundupkan atau disalahgunakan sudah berkurang Meskipun lifting turun tapi volume impor sudah turun
Aria W. Yudhistira
26 Maret 2015, 14:31
Katadata
KATADATA
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro.

KATADATA ? Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro optimistis defisit transaksi berjalan bisa di bawah 3 persen pada akhir 2015. Meskipun Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memprediksi impor bahan bakar minyak (BBM) akan meningkat.

Menurut Bambang, impor minyak dan gas (migas) memang menjadi salah satu sumber penyebab defisit transaksi berjalan. Namun, dirinya optimistis kebijakan reformasi subsidi BBM yang berlaku sejak akhir tahun lalu bisa menekan impor.

?Dengan reformasi subsidi, impor yang tidak perlu, seperti yang diselundupkan atau disalahgunakan sudah berkurang. Meskipun lifting turun, tapi volume impor sudah turun,? kata dia seusai rapat kerja dengan Komisi XI DPR, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Rabu (24/3).

(Baca: Ini Sebab Rupiah ?Dibiarkan? Melemah)

Selain itu, cadangan migas pada Januari bahkan cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi BBM pada Februari. Untuk itu, dia optimistis impor BBM takkan ganggu upaya pemerintah mengarahkan defisit transaksi berjalan ke level 3 persen. Khususnya dengan menerapkan enam paket kebijakan dalam rangka stabilisasi nilai tukar rupiah.

Pertama, insentif pajak atau tax allowance bagi perusahaan yang melakukan reinvestasi menggunakan dana hasil dividen. Kedua, kebijakan bea masuk antidumping sementara dan bea masuk tindak pengamanan sementara. Ketiga, memberikan bebas visa kunjungan singkat bagi 30 negara baru.

Keempat, mendorong penggunaan biofuel sampai 15 persen untuk mengurangi impor solar. Kelima, penerapan letter of credit (L/C) untuk produk sumber daya alam yakni hasil tambang, minyak sawit mentah, batu bara, dan migas. Terakhir, restrukturisasi perusahaan reasuransi domestik.

(Baca: Menkeu: Defisit Transaksi Berjalan Tetap Hantui Rupiah)

Ketua Komisi XI DPR Fadel Muhammad mengatakan, paket kebijakan harus ditujukan untuk perbaikan struktural ekonomi yang berkelanjutan, namun tetap memerhatikan aturan perundang-undangan. Dia juga meminta, adanya sanksi bagi perusahaan yang tidak menjalankan aturan L/C agar bisa berjalan efektif.

Kemudian, pemerintah juga harus menyiapkan paket kebijakan yang mendorong ekspor manufaktur. Selanjutnya, meningkatkan pertumbuhan industri substitusi impor dengan kebijakan investasi dalam rangka pengurangan ketergantungan impor bahan baku dan bahan penolong.

Komisi XI juga meminta pemerintah melakukan upaya khusus atau extra effort untuk mencapai target penerimaan pajak, yakni fokus pada peningkatan kepatuhan wajib pajak, perbaikan SPT, dan perluasan basis pajak. Namun, tetap tanpa menggangu kenyamanan kegiatan usaha.

?Terakhir, kami meminta kepada OJK (Otoritas jasa Keuangan), BI (Bank Indonesia), dan pemerintah mewujudkan sistem keuangan inklusif, dilakukan dengan penyiapan kelembagaan, sumber daya manusia, dan aturan agar kebijakan tersebut mampu memdorong pertumbuhan ekonomi, terutama UMKM,? ujarnya.

(Baca: Faktor Minyak di Balik Krisis Ekonomi Indonesia)

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM I Gusti Nyoman Wiratmadja sebelumnya mengatakan, impor BBM diprediksi melonjak kuartal I-2015. Hal ini merupakan konsekuensi dari rendahnya lifting minyak dan terus meningkatnya konsumsi BBM di dalam negeri.

Wiratmadja mengatakan ada beberapa faktor yang menyebabkan realisasi lifting tersebut rendah. Pertama, kondisi lapangan minyak yang sudah tua. Faktor lainnya adalah harga minyak dunia yang rendah. Harga minyak dunia yang rendah ini membuat beberapa perusahaan mengurangi volume produksinya.

?Pasti (akan berdampak ke impor). Kita kan konsumsinya naik terus,? kata dia.

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menyebut realisasi rata-rata lifting minyak dari awal Januari 2015 sampai saat ini tercatat hanya 764.000 barel per hari (bph). Angka ini masih rendah dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP-P) 2015 sebesar 825.00 bph. 

Reporter: Desy Setyowati

Video Pilihan

Artikel Terkait