42 Kasus Pidana Pajak Siap Dibawa ke Pengadilan

Total kerugian negara akibat penyimpangan tersebut diperkirakan mencapai Rp 2669 miliar
Aria W. Yudhistira
29 Januari 2015, 15:07
Katadata
KATADATA
Direktorat Jenderal Pajak siap membawa 42 kasus penyimpangan pajak ke pengadilan.

KATADATA ? Direktorat Jenderal Pajak siap membawa 42 kasus penyimpangan pajak ke pengadilan. Total kerugian negara akibat penyimpangan tersebut diperkirakan mencapai Rp 266,9 miliar.

Direktur Intelijen dan Penyidikan Ditjen Pajak Yuli Kristiyono mengatakan, jumlah itu merupakan penyidikan yang telah selesai pemberkasannya sepanjang 2014. Jumlah ini meningkat dibandingkan pada 2013 yang hanya 15 berkas perkara.

Modus tindak pidana perpajakan yang tuntas penyidikannya tersebut antara lain pemungutan pajak tapi tidak melakukan penyetoran, penyampaian surat pemberitahuan, serta penerbitan faktur pajak fiktif.

?Sepanjang 2014 kami telah menangkap 27 orang tersangka. Ini menunjukkan proses penindakan pelanggar terus meningkat,? kata Yuli di Jakarta, Rabu (28/1).

Advertisement

Dia menyebutkan, terdapat 499 wajib pajak (WP) pengguna faktur pajak fiktif yang sudah terkonfirmasi. Dari jumlah itu, sebanyak 392 WP mengakui perbuatannya, sedangkan sisanya masih dalam penanganan tim satuan tugas (satgas).

Nilai faktur pajak fiktif atas 392 WP itu mencapai Rp 696 miliar, dan semuanya berkomitmen untuk memenuhi kewajiban membayar. Dari nilai komitmen pembayaran tersebut, realisasi penerimaan hingga saat ini yang sudah masuk ke kas negara mencapai Rp 154 miliar.

Selain itu, Ditjen pajak juga telah menyerahkan berkas perkara dua penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) yang menjadi tersangka tindak pidana bidang perpajakan kepada Kejaksaan pada 27 Januari lalu. Kedua pegawai internal tersebut disangkakan terkait dalam jaringan penerbit faktur pajak fiktif dan telah merugikan negara sebesar Rp 5,5 miliar.

Dengan demikian, 15 kasus tindak pidana perpajakan yang melibatkan pegawai Ditjen Pajak sudah disidangkan di Pengadilan Negeri dengan total kerugian negara mencapai Rp 383 miliar. Pengadilan memutuskan seluruh terdakwa dinyatakan bersalah dan menjatuhkan denda Rp 582,5 miliar.

Yuli mengatakan, sepanjang 2015 pihaknya akan fokus pada penyidikan tindak pidana bidang perpajakan pada penerbit dan pengguna faktur pajak fiktif serta wajib pajak (WP) prominent people yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar.

Upaya tersebut akan melibatkan institusi Kepolisian dan Kejaksaan. "Para pelaku usaha sebaiknya tidak melakukan pelanggaran, karena kami akan mengambil tindakan tegas,? ujarnya.

Reporter: Petrus Lelyemin
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait