Wapres Minta Kebijakan Tidak Dikriminalisasi
KATADATA ? Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta aparat penegak hukum tidak menjadikan kebijakan atau diskresi sebagai objek pemeriksaan dalam kasus pidana. Kriminalisasi membuat pejabat takut dalam mengambil keputusan.
?Sekarang ini, terus terang Pak Abraham (Abraham Samad, Ketua KPK) terjadi ketakutan bertindak di banyak level birokrat pemerintah kita. Gubernur kita, menteri kita, dirjen-dirjen semua ketakukan untuk berbuat, sehingga lamban (dalam membuat) suatu keputusan,? kata Kalla dalam konferensi nasional ?Peningkatan Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Pencegahan Korupsi? di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (2/12).
Wapres mengakui tidak semua keputusan yang diambil pemerintah akan berdampak positif terhadap masyarakat. Ada juga kebijakan yang setelah dikeluarkan ternyata salah, tapi hal itu tidak serta merta menjadi alasan untuk mempidanakan pengambil kebijakan.
?Tapi tidak semua kesalahan itu harus dihukum. Apabila semua kesalahan dihukum maka tidak ada orang berani mengambil kebijakan,? katanya.
Menurut dia, kekhawatiran para pengambil kebijakan membuat program-program pemerintah menjadi terhambat. Kalla berharap aparat penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan dapat berlaku objektif dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.
?Saya sebagai Wakil Presiden, dewasa ini kadang-kadang frustasi melihat bagaimana birokrasi tidak berjalan karena ketakutan demi ketakutan,? tutur dia.
