Chatib Basri: Pemerintah Tak Perlu Izin DPR untuk Naikkan Harga BBM

Izin DPR baru diperlukan jika naiknya anggaran subsidi disebabkan oleh kelebihan kuota BBM bersubsidi
Aria W. Yudhistira
25 November 2014, 12:30
Katadata
KATADATA
Mantan Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan, pemerintah tidak perlu izin DPR untuk menaikkan harga BBM.

KATADATA ? Pemerintah tidak perlu minta izin parlemen untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Mantan Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan, hal ini sudah diatur dalam APBN-P 2014.

Dia menjalaskan, dalam pembahasan APBN-P 2014, pemerintah dan DPR sepakat jika alokasi anggaran subsidi membengkak akibat pelemahan rupiah, maka pemerintah bisa menaikkan harga BBM tanpa perlu meminta restu dari DPR.

Izin DPR baru diperlukan jika naiknya anggaran subsidi disebabkan oleh kelebihan kuota BBM bersubsidi.

?Saya harus pastikan siapa pun presidennya BBM harus naik, sehingga kita upayakan itu dalam APBN-P 2014,? ujar Chatib saat berbicara dalam acara ?DBS Asian Insights Seminar? di Jakarta, Selasa (25/11). Acara yang diadakan oleh DBS Bank ini didukung juga oleh Katadata. 

Advertisement

Lebih lanjut, dia mengatakan, pemerintah juga mempersiapkan dana kompensasi dalam APBN-P2014 dan APBN 2015. Dana kompensasi sebagai untuk mengatasi dampak kenaikan harga BBM.

?Karena DPR tidak lagi membahas (anggaran) satuan tiga (rincian per program), maka saya alokasikan Rp 5 triliun untuk dana kompensasi 2014 dan 2015,? katanya.

Selain itu, untuk mengatasi defisit anggaran akibat faktor eksternal, juga disiapkan ruang bagi pemerintah baru menerbitkan surat berharga tanpa harus meminta izin DPR.

Menurut ekonom Universitas Indonesia ini, saat ini persoalan utama yang dihadapi pemerintah adalah mengatasi defisit anggaran dan defisit transaksi berjalan. Adapun satu-satunya opsi untuk menguranginya adalah dengan menaikkan harga BBM.    

?Saya juga yakinkan presiden (Susilo Bambang Yudhoyono) bahwa langkah bank sentral menaikan suku bunga itu sangat perlu. Pelambatan ekonomi mau tak mau harus dihadapi pada setahun sebelum pemilu,? tuturnya.

Menteri Koordinator Perekonoian Sofyan Djalil mengatakan, kebijakan pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) merupakan langkah awal pemerintah untuk menghadapi berbagai tantangan ekonomi ke depan.

Dia mengakui, kondisi perekonomian saat ini sedang tidak pasti, sehingga sulit untuk membuat kebijakan yang baik yang dapat memuaskan semua pihak.

Mantan Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu mengatakan, yang terpenting bagi pemerintah saat ini adalah mengimplementasikan kebijakan yang telah disusunnya. Beberapa kendala yang perlu dibenahi antara lain, proses birokrasi yang rumit dan tidak profesional.

Guru besar Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung Kuntoro Mangkusubroto mengatakan, penerapan birokrasi yang baik harus dimulai dari level teratas yakni dalam kabinet. Koordinasi para menteri harus dilakukan semaksimal mungkin.

Menurut dia, perbaikan birokrasi akan bisa dilakukan jika ada kemauan besar dari semua menteri dalam kabinet untuk merealisasikan itu. ?Menterinya bisa datang dari berbagai latar belakang, tapi harus kerja sebagai tim,? ujarnya.

Selain itu, kata mantan Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan itu, penerapan good policy harus diikuti dengan perbaikan regulasi. 

Reporter: Petrus Lelyemin
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait