Sengkarut Pendidikan Dasar di Pelosok Daerah

Tantangan pendidikan di Indonesia tak hanya meningkatkan skor PISA yang rendah, tapi pemerataan hingga ke pelosok daerah.
Dwi Hadya Jayani
6 Maret 2020, 10:15

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menghadapi banyak tantangan untuk membenahi sektor pendidikan di tanah air. Tak hanya skor kemampuan siswa dalam matematika, sains, dan membaca berdasarkan survei PISA 2018 yang rendah, tapi juga pemerataan pendidikan di daerah pelosok.

(Baca: 4 Gebrakan Menteri Nadiem)

Dalam riset bertajuk “Pendidikan Dasar di Pelosok Desa: Hasil Survei dari Kalimantan Barat dan NTT” yang dipublikasikan Desember 2019, Bank Dunia menyoroti sejumlah problematika pendidikan di Indonesia. Mulai dari infrastruktur, ketimpangan gaji guru, hingga pencapaian hasil pendidikan murid.

(Baca: Kemampuan Siswa Indonesia di Bawah Rata-rata OECD)

Hasil riset itu juga menunjukkan, letak sekolah sangat jauh sehingga menjadi salah satu penghambat kegiatan belajar mengajar. Hal ini juga berpotensi menghalangi guru-guru terbaik untuk bekerja di sini. (Baca: Kualitas Pendidikan Indonesia vs Singapura)

Di sisi lain dari segi kualitas, masih terdapat guru dan kepala sekolah yang tidak melanjutkan jenjang pendidikan tinggi. Padahal dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 guru wajib memperoleh jenjang pendidikan minimal S1/D4. Guru pun sering mangkir kelas sehingga mengakibatkan kelas kosong dan guru harus mengajar banyak kelas untuk menggantikan.

(Baca: Kemampuan Siswa Indonesia di Bawah Rata-rata OECD)

Kesejahteraan juga menjadi masalah karena terdapat ketimpangan pendapatan antara guru pegawai negeri sipil (PNS) dan guru kontrak. Pencapaian murid pun rendah dan masih ada yang menggunakan bahasa daerah di ruang kelas. Bank dunia menyebutkan, kesenjangan di daerah pelosok ini dapat dikurangi dengan memprioritaskan alokasi pendanaan dan memperbaiki kondisi kerja guru-guru yang ditugaskan di daerah terpencil.