Mengapa Biaya "Top Up" Uang Elektronik Ditolak?

Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) berencana mengeluarkan surat edaran yang mengizinkan bank menarik biaya pengisian ulang (top up) kartu uang elektronik.
Jeany Hartriani
19 September 2017, 12:46

Rencana pengenaan biaya pengisian ulang (top up) kartu uang elektronik dibatalkan oleh Himpunan Bank-bank Milik Negara. Ini menyusul maraknya penolakan yang disampaikan oleh masyarakat, terutama Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Mereka menilai, pungutan biaya ini justru membebani konsumen dan lebih menguntungkan pihak bank.

Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) berencana mengeluarkan surat edaran yang mengizinkan bank menarik biaya pengisian ulang kartu uang elektronik. Tujuannya agar perbankan lebih semangat menerbitkan kartu uang elektronik sehingga dapat mengurangi transaksi tunai oleh masyarakat.

(Baca: BI Izinkan Bank Memungut Biaya Isi Ulang Uang Elektronik)

Rencana ini dinilai bertentangan dengan program masyarakat non-tunai (cashless society). Padahal BI menargetkan dengan transaksi non-tunai dapat menekan biaya pencetakan uang tunai, memudahkan penghitungan aktivitas ekonomi karena setiap transaksi tercatat otomatis, serta mencegah terjadinya underground economy yang biasanya dilakukan secara tunai. Di samping juga transaksi menjadi lebih praktis dan aman.

 

Reporter: Jeany Hartriani
    News Alert

    Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

    Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.