Beban IKN 2024 di Tangan Duet Profesional

Bambang Susantono sudah memiliki visi pembangunan IKN yang tidak hanya semata-mata pembangunan fisik, melainkan juga kota yang inklusif.
Reza Pahlevi
11 Maret 2022, 16:11

Presiden Joko Widodo melantik Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe sebagai Kepala dan Wakil Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Kamis (10/3) sore. Joko menilai, kedua sosok ini memiliki pengalaman yang tepat untuk posisi tersebut.

Bambang memiliki pengalaman baik di bidang infrastruktur, tata kota, serta transportasi. Sebelumnya mantan Wakil Menteri Perhubungan era Presiden SBY tersebut didapuk sebagai Wakil Presiden Asian Development Bank (ADB).

“Saya kira ini dari semua sisi lengkap,” ujar Presiden Joko saat pelantikan.

Dalam keterangannya setelah pelantikan, Bambang sudah memiliki visi pembangunan IKN yang tidak hanya semata-mata pembangunan fisik. Dia ingin IKN menjadi kota yang inklusif.

“Kami juga ingin membangun kerekatan sosial, ingin membangun masyarakat yang dinamis, yang vibrant, sehingga sekali lagi ini akan menjadi kota untuk semua. City for all,” ujarnya.

Sementara itu, Dhony Rahajoe yang didapuk sebagai Wakil Kepala memiliki pengalaman lama di bidang properti. Lulusan teknik arsitektur Institut Teknologi Bandung ini berkarier di raksasa properti Sinar Mas Land sejak lulus kuliah hingga saat ini. Jabatan terakhirnya adalah Managing Director President Office Sinar Mas Land.

Untuk menjalankan tugasnya, Otorita IKN akan berkantor di Jakarta dan Balikpapan untuk sementara. Lembaga tersebut baru akan berkantor di IKN ketika pembangunannya selesai.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Wandy Tuturoong mengatakan, Otorita IKN tidak langsung beroperasi penuh pada awal pembentukan. Ini karena perekrutan pegawai dilakukan secara bertahap.

“Pada fase awal pembangunan IKN, Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) akan membantu pembangunan fisik IKN di bawah koordinasi Kepala Otorita IKN,” ujar Wandy.

Pembangunan IKN rencananya dimulai pada pertengahan 2022. Pembangunan akan dimulai dengan Istana Presiden, Kantor Wakil Presiden, Gedung DPR, Gedung MPR, Gedung Mahkamah Agung (MA), Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), dan Gedung Komisi Yudikatif (KY). Seluruh ini ditargetkan dapat selesai pada 2024.

Menurut Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, anggaran untuk seluruh pembangunan tersebut mencapai Rp 46 triliun. Pihaknya tengah menunggu anggaran pembangunan IKN untuk 2022 saat ini.

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.