Apakah Pemilu 2024 Harus Ditunda?

Mayoritas responden dari hasil survei yang dilakukan tiga lembaga menolak rencana penundaan pemilu.
Reza Pahlevi
24 Maret 2022, 07:22

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves) Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim mayoritas masyarakat setuju pemilihan umum (pemilu) 2024 ditunda. Namun, hasil dari tiga survei menyatakan sebaliknya.

Ketiga survei tersebut dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI), Indikator Politik, dan Litbang Kompas. Hasil ketiga survei tersebut menunjukkan hal serupa, lebih dari 60% responden meminta pemilu tetap diadakan pada 2024.

Rinciannya, hasil survei LSI menunjukkan 64,1% responden menolak wacana tersebut. Angka serupa ditemukan Litbang Kompas sebesar 62,3% dan Indikator Politik sebesar 67,2%.

Klaim Luhut soal mayoritas masyarakat yang meminta pemilu ditunda pertama kali muncul dalam penampilannya di siniar Deddy Corbuzier. Dia menyebut alasan penundaan tersebut adalah kondisi Indonesia saat ini serta kinerja Presiden Joko Widodo yang dianggap baik.

“Rakyat menengah bawah itu pokoknya ingin tenang, bicaranya ekonomi. Tidak mau lagi ada keributan seperti kampret lah, cebong lah, kadrun lah,” ujarnya pada Minggu (13/3).

Luhut menyebut suara rakyat ini dia dapat dari big data yang berisi percakapan dari 110 juta pengguna media sosial di Indonesia. Media sosial yang dimaksud termasuk Facebook dan Twitter.

Sejak pernyataan tersebut, banyak pihak mempertanyakan sumber data tersebut. Data scientist sekaligus Pendiri Drone Emprit Ismail Fahmi mengatakan klaim Luhut tersebut sebagai sesuatu yang tidak mungkin.

“Bagi para ahli IT/medsos, sangat susah untuk bisa mengumpulkan data dari Facebook dan Instagram, apalagi biasanya masyarakat tidak tertarik bicara soal-soal elitis seperti penundaan pemilu,” kata Ismail dalam Twitter Spaces pada Senin (21/3).

Ismail mengungkapkan percakapan soal penundaan pemilu di Twitter hanya sampai 20 ribu kicauan saja. Itu pun mayoritas menolak penundaan pemilu.

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.