Ingin Harga BBM Wajar, Arcandra Kumpulkan Pengusaha SPBU

Kementerian ESDM pernah melontarkan wacana akan mengevaluasi harga BBM nonsubsidi setiap bulan.
Anggita Rezki Amelia
18 Januari 2019, 19:39
IPA 2017
Arief Kamaludin|Katadata
Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar memberikan tinjauan persoalan migas di stand pamer Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu, (17/5).

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar hari ini, Jumat (18/1) mengumpulkan badan usaha penjual Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi. Alasannya yakni pemerintah ingin melihat kondisi harga BBM nonsubsidi yang dijual masing-masing badan usaha.

Dengan pertemuan itu harapannya bisa mengetahui harga jual BBM nonsubsidi yang wajar. "Harus kita lihat harganya yang wajar seperti apa," kata dia di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (18/1).

Berdasarkan informasi yang diterima Katadata.co.id, sejumlah badan usaha yang ikut dalam pembahasan tersebut adalah PT Pertamina (Persero), PT Shell Indonesia, Vivo, AKR Corporindo, dan BP. Namun, Arcandra enggan membeberkan hasil pertemuan itu.

Harga BBM kini memang tengah menjadi perhatian pemerintah. Bahkan, dalam dalam pelantikan Direktur Pembinaan Hilir Kementerian ESDM Rizwi Hisjam, Menteri ESDM Ignasius Jonan meminta Rizwi dipimpin Arcandra agar dapat membuat suatu formula harga BBM yang wajar di Indonesia.

Advertisement

“Jadi harganya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah, khususnya jenis BBM umum yang tidak dikendalikan oleh Pemerintah,” kata Jonan berdasarkan situs resmi Direktorat Jenderal Migas.

Kementerian ESDM pun pernah melontarkan wacana mengenai pengaturan harga BBM nonsubsidi. Nantinya, harga BBM yang tidak mendapatkan subsidi itu akan dievaluasi setiap bulannya.

Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Djoko Siswanto pernah mengatakan sebelumnya badan usaha hanya melapor perubahan harga BBM nonsubsidi secara tidak teratur. Mereka bisa melapor dua pekan sekali atau bahkan ebulan sekali.

(Baca: Harga BBM Nonsubsidi Akan Dievaluasi Setiap Bulan)

Pertimbangan Kementerian ESDM mengatur harga sebulan sekali agar tidak terlalu sering berubah dan menimbulkan kebingungan bagi masyarakat. "Sebelumnya kan tidak ada ketentuan. Ini mau dievaluasi setiap bulan," kata dia di Jakarta, Rabu (16/1).

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait