Pemerintah Beri Sinyal Perpanjang Izin Tambang Tanito Harum

Salah satu pertimbangan untuk memperpanjang adalah kinerja Tanito Harum selama ini.
Image title
18 Januari 2019, 15:35
Tambang Batu Bara
Donang Wahyu|KATADATA

Kementerian Energi dan Sumber Daya mineral memberi sinyal perpanjangan Perjanjian Karya Pengusahaan Batu bara (PKP2B) milik PT Tanito Harum. Kontrak Tanito sudah berakhir 14 Januari 2019 lalu.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu bara Bambang Gatot Ariyono mengatakan berdasarkan evaluasi, Tanito memiliki kinerja yang baik. Itu yang menjadi pertimbangan memperpanjang kontrak tambang batu bara tersebut.

Kementerian ESDM pun segera mengumumkan keputusan nasib Tanito Harum. "Kemungkinan akan diperpanjang. Keputusannya, pekan ini," kata dia, di jakarta, Jumat (18/1).

Setelah Tanito dipastikan mendapatkan perpanjangan izin tambang, maka status izin perusahaan tersebut akan berubah dari PKP2B menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Tanito juga telah mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) untuk tahun ini.

Advertisement

Dalam kontrak baru tersebut nantinya tidak ada perubahan skema perpajakan. "Pajaknya kan sudah sesuai, pakai prevailling," kata Bambang.

Adapun, Tanito mulai beroperasi pada 1988. Wilayah tambang yang dimiliki berada di Samarinda, Kalimantan Timur. 

Pemerintah belum memutuskan nasib Tanito karena masih membahas payung hukumnya. Seperti diketahui, pemerintah saat ini sedang merevisi aturan perpanjangan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2017. Saat ini prosesnya tinggal menunggu paraf dari Menteri ESDM.

Poin yang akan diubah yaitu mengenai waktu pengajuan perpanjangan kontrak. Setelah revisi nantinya, perusahaan pemegang PKP2B bisa mengajukan perpanjangan paling cepat lima tahun dan paling lambat satu tahun sebelum kontrak berakhir. Dengan demikian, perusahaan pemegang PKP2B ini bisa berubah menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Produksi.

Perubahan aturan perpanjangan kontrak ini juga diiukuti perubahan pajak yang akan disetorkan perusahaan tambang. Jika mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2018, Pajak Penghasilan (PPh) Badan IUPK mineral dipatok sebesar 25%. Lalu, pemerintah daerah akan mendapatkan 6% dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Dari 6% itu, pemerintah provinsi mendapatkan bagian sebesar 1%, pemerintah kabupaten atau kota 2,5%, sedangkan pemerintah kabupaten lainnya dalam provinsi yang sama 2,5%.

(Baca: Kontrak Habis, Tanito Harum Tetap Diizinkan Beroperasi Tambang)

Sementara itu, perusahaan pemilik PKP2B harus membayar PPh Badan sebesar 45%. Selain itu, ada Dana Hasil Produksi Batu Bara sebesar 13,5%, seperti diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/KMK.017/1997.

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait