Tiga Alternatif untuk Menerangi Hampir 75 Ribu Desa

Salah satu alternatif adalah pemanfaatan panel surya.
Image title
11 Desember 2018, 07:00
PLTS di Karimunjawa
Azaria Laras |KATADATA

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi memberikan tiga alternatif pendekataan untuk mengalirkan listrik ke daerah terdepan, tertinggal dan terluar (3T). Jumlahnya hampir 75 ribu desa. Ini untuk meningkatkan elektrifikasi.

Alternatif pertama adalah ekstensi grid. Artinya, mengaliri listrik dengan memperpanjang jaringan dari desa yang sudah mendapatkan listrik. Solusi ini dapat dilakukan untuk daerah yang lokasinya berdekatan dengan desa yang sudah teraliri listrik.

Kedua, adalah minigrid. Upaya ini dilakukan dengan menggunakan jaringan listrik yang lebih kecil. Ini menjadi solusi jika desa yang memiliki Kartu Keluarga (KK) yang berdekatan.

Ketiga, Solar Home System. Ini merupakan solusi untuk melistriki desa yang memiliki KK yang berjauhan. Solar home system merupakan Pembangkit Listrik Tenaga Surya mandiri yang tidak tersambung dengan jaringan listrik lainnya.

Advertisement

Direktur Perencanaan dan Identifikasi Daerah Tertinggal Kemendesa Rafdinal mengatakan pemerintah pun akan menyiapkan panel surya untuk bisa menerangi daerah terpencil. "Kami menyiapkan semacam panel suryanya, baterainya, dan peralatan-peralatan yang selama ini dilakukan dari bantuan-bantuan antar lembaga," kata dia di Jakarta, Senin (10/12).

Penerangan listrik di desa pun bisa menggunakan pembangkit listrik berbasis energi terbarukan seperti Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMh), Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg), Pembangunan jaringan distribusi listrik desa dan lain sebagainya yang disepakati dalam musyawarah desa. Ini mengacu Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 tahun 2016 tentang pemanfaatan dana desa.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pun sudah menganggarkan dana sekitar Rp 800,4 juta per desa untuk pengembangan listrik pedesaan tahun ini. Itu setara sekitar Rp 60 triliun untuk 74.910 desa.

Berdasarkan data dari Kemendes, pada tahun 2018 terdapat sekitar 1.444.954 Kartu Keluarga (KK) yang belum mendapatkan listrik. Untuk itu dibutuhkan dana sekitar Rp 14,4 triliun. Sedangkan, yang sudah mendapatkan aliran listrik 6.380.545 KK.

(Baca: Terkendala Sumber Daya Manusia, Beberapa Pembangkit Listrik EBT Rusak)

Rafdinal menjelaskan, rasio elektrfikasi ini juga bertujuan untuk membangun perekonomian desa, sehingga bisa lebih maju dan mandiri. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang kuat antar lembaga dan kementerian. "Ini menjadi piloting kementerian kami, kawasan pedesaan, ada beberapa lembaga, harusnya kita sinergi, jadi jangan sampai parsial," kata dia.

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait