Penentuan Tarif Listrik Kini Tak Perlu Menunggu Persetujuan DPRD

Penerbitan Peraturan Menteri ESDM Nomor 47 tahun 2018 ini untuk mempercepat penentuan tarif listrik.
Image title
4 Desember 2018, 20:24
Listrik
Katadata | Arief Kamaludin

Tarif listrik yang dibayar konsumen dari pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) kini tidak perlu lagi menunggu persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ini untuk mempercepat proses penentuan tarif listrik.

Ketentuan tarif listrik itu tertuang dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 47 tahun 2018. Aturan ini berlaku sejak 19 November 2018.

Latar belakang terbitnya aturan itu karena dari 50 Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (WUPTL) di luar PT PLN (Persero), ada 28 yang belum memiliki penetapan tarif tenaga listrik dari Pemerintah Daerah. Hal ini terjadi akibat Pemerintah Daerah belum dapat menetapkan tarif tenaga listrik karena harus mendapatkan persetujuan DPRD.

Persetujuan DPRD ini sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Sebagai contoh di Kawasan Industri Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Penetapan tarif listrik oleh Gubernur harus mendapatkan persetujuan dari DPRD yang membutuhkan waktu lama dan proses panjang. “Tarif harus ada persetujuan dari DPRD,” ujar Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Andy Noorsaman Sommeng di Jakarta, Selasa (4/12).  

Advertisement

Untuk mengatasi hal itu, dalam aturan baru ini, pemegang IUPTL dapat menerapkan tarif tenaga listrik sementara apabila dalam jangka waktu tiga bulan DPR atau DPRD belum memberi persetujuan. Tarif yang digunakan yakni tarif tenaga listrik PT PLN (Persero) atau tarif tenaga listrik pemegang IUPTL lainnya dalam satu provinsi.

Tarif tenaga listrik sementara tersebut berlaku paling lama enam bulan. Jika dalam jangka waktu enam bulan, DPRD belum memberikan persetujuan, gubernur menetapkan tarif tenaga listrik dengan mengacu pada tarif tenaga listrik PT PLN (Persero) atau tarif tenaga listrik pemegang IUPTL lainnya dalam satu provinsi yang telah mendapatkan persetujuan DPRD sebelumnya.

Lalu, dalam hal permohonan penetapan tarif tenaga listrik perubahan dalam jangka waktu tiga bulan, DPR atau DPRD belum memberikan persetujuan, tarif tenaga listrik sebelumnya tetap berlaku.

Peraturan Menteri ini juga mengatur kondisi apabila gubernur tidak dapat menetapkan tarif tenaga listrik, Menteri ESDM dapat menetapkan tarif tenaga listrik dengan persetujuan DPR. Itu dilakukan setelah gubernur mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri ESDM.

Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat meninjau ulang tarif tenaga listrik yang telah ditetapkan. Tarif itu dapat ditetapkan setelah memperoleh persetujuan DPR atau DPRD.

(Baca: Tarif Listrik Tak Naik Hingga Akhir Tahun)

Penentuan tarif tenaga listrik dalam permen ini berlaku untuk wilayah usaha. Di antaranya, PT Cikarang Listrindo di Kawasan Industri Jababeka, di kabupaten Bekasi, PT Energi Pelabuhan Indonesia, di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, PT Cibinong Center Industrial Estate, Kabupaten Bogor.

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait