Kementerian ESDM Belum Pernah Bahas Pembatasan Harga Gas

Pembatasan harga gas merupakan hasil rapat antara Panitia Kerja Komisi VII DPR dan PLN.
Anggita Rezki Amelia
8 November 2018, 18:45
Pipa gas
Arief Kamaludin|KATADATA

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ternyata belum membahas pembatasan harga gas bumi untuk sektor kelistrikan. Padahal, wacana patokan harga sempat mencuat beberapa pekan terakhir.  

Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar juga mengaku belum mengetahui mengenai pembatasan harga gas untuk sektor kelistrikan tersebut.  "Saya belum pernah membicarakan," kata dia di Kementerian ESDM, Senin (5/11).

Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu MInyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Amien Sunaryadi enggan berkomentar banyak mengenai hal itu. “Saya belum bisa komentar apa-apa saat ini,” ujar dia di Jakarta, Kamis (8/11).

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Andy Noorsaman Sommeng mengatakan pihaknya masih akan membahas hal tersebut lebih lanjut. "Nanti akan dibahas di Kementerian ESDM,"kata dia kepada Katadata.co.id, Senin (5/11).

Advertisement

 Wacana untuk mematok harga gas bumi untuk pembangkit listrik muncul kembali dalam beberapa pekan terakhir. Ini berdasarkan hasil rapat Panitia Kerja (Panja) Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero).

Andy pernah mengatakan, hasil rapat yang digelar beberapa pekan pekan lalu itu menyepakati harga gas untuk pembangkit listrik dipatok US$ 6 per mmbtu. "Pemerintah memang mendorong gas untuk listrik," kata dia, Jumat (2/11).

Andy mengatakan urgensi kebijakan ini agar harga gas semakin terjangkau dan kompetitif. PLN juga menjadi lebih fleksibel dalam pengembangan bisnis dan infrastrukturnya. Jadi, harga hilir dan hulu harus diatur karena gas merupakan Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki Indonesia.

Andy mengatakan kebijakan tersebut rencananya akan dituangkan lewat Peraturan Menteri (Permen) ESDM. Aturan itu diharapkan bisa segera rilis.

Rencana kebijakan ini disambut positif oleh PLN. Ini karena kebijakan itu bisa membantu keuangan perusahaan listrik milik negara tersebut.

Direktur Pengadaan Strategis 2 PLN Supangkat Iwan Santoso mengatakan selama ini pasokan gas untuk pembangkit berasal dari dalam negeri dan tidak ada yang impor. “Sangat membantu keuangan PLN. Itu kebijakan yang tepat, karena dapat mengurangi subsidi,” kata dia, Selasa (6/11).

 Di sisi lain, Kebijakan anyar ini dinilai dapat membuat proyek hulu minyak dan gas bumi (migas) menjadi tak ekonomis. CoFounder & Direktur PT Sriwijaya Emas Hitam Moshe Rizal Husin mengatakan pemerintah harus memperhatikan keekonomian masing-masing lapangan sebelum menerapkan kebijakan tersebut. Tidak semua, lapangan harus dipukul rata harga gasnya.

(Baca: Harga Gas untuk Listrik Diusulkan Hanya US$ 6 per MMBTU)

Apalagi, menurut Moshe, saat ini tidak banyak lagi lapangan migas yang berproduksi tinggi dan memiliki biaya murah. Jadi, keekonomian lapangan menjadi faktor penting dalam membuat keputusan bisnis. "Kami adalah orang bisnis, bukan amal," ujar dia kepada Katadata.co.id, Selasa (6/11). 

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait