PLN Masih Kekurangan 101 Kargo Gas untuk Kebutuhan hingga 2027
PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) terus mencari pasokan gas alam cair (Liquefied Natural Gas/LNG) dari beberapa produsen. Ini karena perusahaan pelat merah itu masih kekurangan pasokan hingga 2027.
Kepala Divisi Pengadaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas Bumi PLN Chairani Rachmatullah mengatakan dari 161 kargo gas kebutuhan hingga 10 tahun, hanya 60 yang sudah memiliki kontrak. Pasokan gas itu berasal dari Proyek Tangguh yang digarap BP di Papua Barat.
Sementara itu, sisa kebutuhan itu masih dicari. Harapannya, kekurangan itu bisa ditutup dari kontrak jangka panjang dengan PT Pertamina (Persero). Targetnya 101 kargo tersebut bisa diperoleh Pertamina dari PT Badak NGL di Bontang, Kalimantan Timur.
Saat ini, PLN dan Pertamina memang memiliki kontrak jual beli LNG. Namun, kontrak itu berakhir tahun 2022. "Nanti kami perpanjang, makanya masih ada 101 kargo tidak ada kontrak," kata dia di Jakarta, Kamis (1/11).
Adapun 60 kargo yang sudah berkontrak itu nantinya dialokasikan PLN untuk kebutuhan PLN di Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) sebesar 22 kargo, lalu ke Jawa Barat sebanyak 22 kargo. Sisanya ke Jawa 1 sebanyak 16 kargo.
Di sisi lain, tahun ini, SKK Migas memberi alokasi LNG untuk PLN tahun ini sebesar 51 kargo. Dari jumlah tersebut, 31 kargo berasal dari Bontang, dan 20 kargo dari Tangguh. PLN pun mendapat tambahan 4,7 kargo LNG lagi tahun ini.
Perinciannya, 2,7 kargo dari PT Badak NGL di Bontang, Kalimantan Timur, 1 kargo dari Proyek Tangguh di Papua Barata dan satu kargo lagi dari PT Donggi-Senoro LNG (DSLNG) di Sulawesi Tengah.
Penambahan 4,7 kargo itu dilakukan PLN lantaran Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbahan bakar batu bara banyak yang mengalami kerusakan. Alhasil, PLN menggunakan pembangkit berbahan bakar gas.
(Baca: Pembangkit Batu Bara Rusak, PLN Tambah Pasokan Gas)
Pembangkit yang rusak itu salah satunya adalah PLTU Paiton unit 6 di Probolinggo, Jawa Timur. Untuk itu, PLN mengandalkan pembangkit berbahan bakar gas agar suplai listrik ke masyarakat tidak terganggu.
