Sah Beli Saham Freeport, Inalum Bayar Tunai Rp 56 Triliun di November

Image title
27 September 2018, 20:28
Freeport
ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Sejumlah Haul Truck dioperasikan di area tambang terbuka PT Freeport Indonesia di Timika, Papua.

PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum), Freeport McMoran (FCX) dan Rio Tinto menandatangani beberapa kesepakatan terkait divestasi saham PT Freeport Indonesia. Divestasi ini merupakan kewajiban perusahaan tambang yang beroperasi di Indonesia.

Yang ditandatangani yakni Perjanjian Divestasi PT Freeport Indonesia (PFTI), Perjanjian Jual Beli Saham PT Rio Tinto dan Perjanjian Pemegang Saham PTFI. Penandatanganan dilakukan Direktur Utama Inalum Budi G. Sadikin, dan Chief Executive Officer FCX Richard Adkerson dan disaksikan Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, di kantor Kementerian ESDM, Jakarta.

Sri Mulyani mengatakan penandatangan perjanjian itu merupakan tahap akhir dari proses negosiasi. “Kami akhirnya bisa memenuhi dan mencapai kesepakatan untuk pengambilalihan 51% saham Freeport Indonesia,” kata dia di Jakarta, Kamis (27/9).

Mantan Direktur Bank Dunia itu mengakui proses penandatanganan itu tidak mudah. Bahkan, hingga Rabu sore (26/9), pemerintah dan Adkerson masih bertemu untuk menyelesaikan detail kalimat yang akan diletakkan di Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang akan ditandatangani Menteri ESDM Ignasius Jonan.

Meski alot, Sri Mulyani juga meyakinkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah tempat yang baik untuk melakukan bisnis. “Sebagai pemerintah kami berkomitmen agar bisa mendapatkan suatu lingkungan berusaha yang yang sama-sama menguntungkan bagi Republik Indonesia dan investor,” ujar dia.

Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan setelah proses ini selesai, pemerintah menunggu PTFI mengirimkan surat kepada ESDM untuk memohon perubahan pemegang saham. Kemudian, Kementerian ESDM menerbitkan pengakhiran Kontrak Karya (KK) menjadi IUPK dengan masa operasi maksimal 2x10 tahun sampai 2041.

Namun, Jonan belum bisa memastikan kapan IUPK diterbitkan. “Kalau ditanya kapan, PTFI tergantung selesai transfer pembayaran Inalum kepada Rio Tinto dan FCX. Ini sih sudah selesai, tinggal administrasi,” ujar dia.

Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan pembelian saham Freeport Indonesia ini akan dilakukan secara tunai. “November bayarnya cash,” ujar dia.

Dalam perjanjian ini nantinya Inalum akan membayar langsung sebesar US$ 3,85 miliar atau setara Rp 56 triliun untuk meningkatkan kepemilikan di Freeport dari 9,36% menjadi 51,23%. Dari jumlah itu ada saham Pemerintah Daerah Papua sebesar 10%.

Direktur Utama Inalum Budi Gunadi Sadikin mengatakan proses ini adalah penandatanganan terakhir yang dilakukan untuk transaksi divestasi. “Ini semua mengikat, tinggal penuhi izin dokumen administrasi, dan pembayaran," ujar dia.

Setelah perjanjian diteken, Inalum akan mempersiapkan dokumen dan izin terkait perpindahan saham, salah satunya dokumen pengawasan persaingan usaha di Tiongkok selama enam bulan kedepan. Ini untuk memastikan pergantian pemilik saham tidak menjadikan Freeport sebagai pemasok dominan tembaga ke Tiongkok. Jika dominan dikhawatirkan bisa mengendalikan harga.

Inalum juga tidak menutup kemungkinan akan menerbitkan surat utang dolar (global bond). Ini untuk membayar pinjaman dari 11 bank yang mendanai pembayaran saham Freeport. "Kami cari yg paling murah. Tunggu harganya saja. Keluar tahun ini," ujar dia. 

(Baca: Punya Kas Rp 16 Triliun, Inalum Cari Utang untuk Beli Saham Freeport)

Adkerson mengatakan dengan penandatanganan ini, maka harga transaksi tidak akan berubah. Freeport dan pemerintah juga sepakat tidak akan mengganti manajemen. Ini penting untuk keberlangsungan operasi yang berubah dari tambang terbuka ke bawah tanah. “Ini perjanjian yang tetap (defiinitive),” ujar dia.

Mengenai masalah lingkungan, Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ilyas Asaad tidak membantah ada hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyebutkan potensi kerugian Rp 185 triliun dari penambangan Freeport. Temuan itu nantinya akan dibahas lebih lanjut di kementerian. "Artinya itu rekomendasi, dalam pembahasan kami lakukan sekarang bagaimana perbaiki masalah-masalah lingkungan," ujar dia. 

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait