Jonan Akan Surati Menteri Perdagangan Minta Pengecualian L/C di Migas 

Kementerian ESDM menilai penerapan L/C pada sektor migas berdampak negatif pada investasi.
Anggita Rezki Amelia
25 September 2018, 16:02
Migas
Dok. Chevron

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menyiapkan surat resmi untuk Kementerian Perdagangan. Isi surat itu meminta agar kegiatan ekspor sektor minyak dan gas bumi (migas) dikecualikan dari  penggunaan surat kredit berdokumen dalam negeri (Letter of Credit/LC). 

Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Djoko Siswanto mengatakan dirinya sudah memberikan paraf untuk surat tersebut. Setelah Menteri ESDM Ignasius Jonan menekennya, surat tersebut selanjutnya dikirim ke Menteri Perdagangan. "Nanti ada surat dari Menteri ESDM ke Menteri Perdagangan untuk dikecualikan," kata dia di Jakarta, Selasa, (25/9).

Menurut Djoko, penerapan L/C pada ekspor migas bisa berpengaruh terhadap iklim investasi migas. Jadi, pihaknya meminta agar Menteri Perdagangan bisa mengecualikan komoditas migas seperti yang sudah berlaku sebelumnya.

Adapun penerapan L/C itu tertuang dalam Peraturan Menteri Perdangangan Nomor 94 tahun 2018 tentang ketentuan ekspor barang tertentu. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan menyatakan aturan mewajibkan penggunaan ekspor migas dengan batu bara, mineral, dan kelapa sawit. “Itu arahan Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas),” kata dia kepada Katadata.co.id, Kamis (20/9).

Advertisement

Pasal 2 ayat 1 aturan tersebut menyatakan pembayaran barang untuk ekspor barang tertentu wajib menggunakan cara pembayaran L/C. Komoditas yang diwajibkan di antaranya minyak petroleum mentah, kondensat, gas alam, propana, butana, campuran propana dan butana, gas alam, jenis yang digunakan sebagai bahan bakar motor, serta yang lain-lain.

Cara pembayaran L/ C wajib diterima melalui bank devisa di dalam negeri. Selain melalui bank devisa, cara pembayaran L/ C dapat diterima melalui lembaga pembiayaan ekspor yang dibentuk Pemerintah. Lembaga pembiayaan ekspor ini dalam menerima cara pembayaran L/C mengikuti ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai Devisa Hasil Ekspor.

Namun, dalam pasal 11 menetapkan eksportir yang belum bisa menggunakan L/C bisa mendapatkan pertimbangan. Pertimbangan itu diberikan jika sudah ada kontrak dengan cara pembayaran lain sebelum aturan terbit.

Selain itu, pasal 14 mengatur mengenai sanksi. Sanksi berupa peringatan tertulis hingga pencabutan izin ekspor.

Direktur Eksekutif IPA Marjolijn Wajong mengatakan sudah mengevaluasi kebijakan tersebut. Hasilnya, kebijakan ini dapat berimplikasi negatif terhadap tingkat produksi siap jual (lifting) migas yang berhubungan dengan ekspor. Alhasil, dapat berujung negatif pada penerimaan negara dari sektor hulu migas.

(Baca: Investor Beberkan Dampak Negatif Penerapan L/C Sektor Migas)

Kebijakan tersebut dapat berdampak negatif karena sudah ada kontrak jangka panjang yang tidak harus menggunakan L/C. Banyak juga pembeli migas yang tidak bersedia atau keberatan menggunakan LC.

Jadi, dengan terbitnya aturan ini, perjanjian jual beli harus diubah. “Hal itu menyulitkan, sehingga bisa mengakibatkan penundaan lifting,” kata dia kepada Katadata.co.id, Jumat (21/9).

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait