Wakil Menteri ESDM Tolak Keinginan Chevron soal Bagi Hasil Blok Rokan

Arcandra menginginkan bagi hasil migas untuk negara di Blok Rokan lebih besar.
Anggita Rezki Amelia
27 Juni 2018, 10:32
Ladang Minyak
Chevron
ilustrasi.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menolak keinginan Chevron mengenai besaran bagi hasil minyak dan gas bumi (migas) di kontrak baru Blok Rokan. Awalnya, perusahaan asal Amerika Serikat itu dikabarkan menginginkan bagi hasil yang lebih besar daripada negara di kontrak gross split Blok Rokan.

Namun, menurut Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar, negara tidak boleh mendapatkan bagi hasil migasa yang lebih kecil daripada kontraktor. “Pemerintah harus dapat lebih tinggi,” kata dia di Jakarta, Selasa (26/6).

Arcandra mengatakan negara mendapatkan bagi hasil lebih besar dari kontraktor juga merupakan mandat dari peraturan yang ada. Ketentuan bagi hasil migas skema gross split diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 tahun 2017 yang sudah direvisi menjadi Peraturan Menteri ESDM Nomor 52 tahun 2017.

Aturan itu menyebutkan persentase bagi hasil minyak untuk kontraktor adalah 43% dan sisanya pemerintah. Sedangkan bagi hasil gas 48% kontraktor dan 52% pemerintah.

Advertisement

Namun, itu belum menghitung adanya variabel split (bagi hasil) yang akan menambah sesuai kriteria dan diskresi Menteri ESDM. Pasal 7 Peraturan Menteri ESDM Nomor 52 tahun 2017, tidak membatasi Menteri ESDM memberikan tambahan bagi hasil bagi wilayah kerjanya tidak ekonomis. Pada aturan lama, diskresi ini dibatasi maksimal 5%.

Meski begitu, hingga kini pemerintah belum memutuskan besaran bagi hasil yang akan tertuang di kontrak baru tersebut. Proposal Chevron untuk perpanjangan Blok Rokan saat ini masih dalam pembahasan bersama Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas).

Arcandra menargetkan nasib Blok Rokan setelah kontrak berakhir akan diputuskan Juli 2018. “Berikan kami waktu sebulan,” kata dia.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Djoko Siswanto mengatakan awalnya Chevron mengajukan perpanjangan kontrak dengan skema cost recovery dan gross split. Jika cost recovery artinya biaya yang dikeluarkan kontraktor akan diganti pemerintah. Namun, dengan gross split, biaya ditanggung kontraktor.

Saat itu pemerintah secara tegas menolak proposal cost recovery. “Kami bilang no way,” ujar Djoko di Jakarta, Kamis (7/6).

Pemerintah menginginkan Chevron mengajukan proposal dengan skema gross split. Namun, Chevron mengusulkan syarat untuk menggunakan gross split, yakni bagi hasil yang diperolehnya adalah sebesar-besarnya.

Akan tetapi, hingga kini pemerintah belum memberikan persetujuan atas usulan tersebut. “Dulu dia minta lebih besar kontraktor. Namun, kan kami evaluasi dan belum disetujui,” ujar Djoko.

Peluang Pertamina

Selain Chevron, ada kontraktor lain yang berminat mengelola Blok Rokan setelah kontrak berakhir, yakni PT Pertamina (Persero). Bahkan perusahaan ‘pelat merah’ itu sudah mengajukan proposal untuk mengambilalih blok tersebut.

Meski belum ada keputusan, Arcandra mengatakan pengelolaan Blok Rokan setelah kontrak berakhir akan mengacu Peraturan Menteri ESDM Nomor 23 tahun 2018. “Kami ikuti peraturan menterinya,” ujar dia.

(Baca: Ubah Aturan, Kontraktor Lama Diprioritaskan Perpanjang Kontrak Migas)

Aturan itu menyatakan setelah melakukan evaluasi, Menteri ESDM dapat menetapkan perpanjangan kontrak kepada kontraktor eksisting. Kemudian bisa diberikan ke Pertamina. Bisa juga pengelolaan bersama kontraktor eksisting dan Pertamina. Opsi terakhir adalah lelang.

Reporter: Anggita Rezki Amelia
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait