Anggaran PLN untuk Listrik Desa Melonjak 156%
PT Perusahaan Listrik Negara/PLN (Persero) membutuhkan Rp 15,9 triliun untuk melistriki desa tahun ini. Kebutuhan anggaran tersebut meningkat dibandingkan kebutuhan anggaran listrik desa PLN tahun lalu yang mencapai Rp 6,2 triliun.
Direktur Perencanaan Korporat PLN, Syofvi Felienty Roekman mengatakan anggaran tahun ini memang lebih besar karena jumlah desa yang dilistriki juga bertambah. "Biayanya Rp 15,9 triliun untuk listrik desa tahun ini," kata dia di Jakarta, Kamis (22/3).
Adapun jumlah desa yang akan terlistriki tahun ini mencapai 3.660. Jumlah desa itu meningkat setelah dilakukan pendataan ulang desa oleh PLN. Sebelumnya jumlahnya hanya 1.342 desa. Sementara tahun lalu jumlah desa yang dilistriki PLN hanya sebanyak 2.002 desa.
Desa yang akan dilistriki PLN tahun ini tersebar di beberapa wilayah di Indonesia. Perinciannya yakni Sumatera 822 desa, Jawa Bali sebanyak 14 desa, Kalimantan sebanyak 828 desa, Sulawesi sebanyak 666 desa, Nusa Tenggara sebanyak 564 desa, Maluku sebanyak 215 desa, dan Papua sebanyak 551 desa.
Syofvi mengatakan dari kebutuhan Rp 15,9 triliun itu, Rp 5 triliun berasal dari kas internal PLN. Sisanya akan memakai Penyertaan Modal Negara/PMN dan pinjaman.
Dana ini nantinya untuk membangun infrastruktur listrik seperti Jaringan Tegangan Menengah (JTM) sepanjang 22.209 kms, Jaringan Tengangan Rendah (JTR) sepanjang 13.847 kms, dan pembangunan travo 477.850 kVA. Targetnya seluruh desa tersebut bisa terlistriki sepenuhnya hingga akhir tahun ini. Dengan demikian PLN bisa mendapati pelanggan baru sebanyak 739.329 pelanggan yang tersebar di desa-desa tersebut.
PLN juga memiliki beberapa strategi pengembangan listrik desa. Di antaranya bekerja sama dengan pemerintah daerah agar program elektrifikasi daerah bisa tercapai, dan memanfaatkan energi baru terbarukan di suatu daerah seabgai sumber kelistrikan.
(Baca: PLN Pastikan Tarif Listrik Tidak Naik Hingga 2019)
Syofvi mengatakan program listrik desa ini untuk mengejar target rasio elektrifikasi di daerah. Apalagi RUPTL 2018-2027 menargetkan rasio elektrifikasi di 34 provinsi di Indonesia mencapai 100% pada 2024.
