Inalum: MA Tolak Gugatan Aturan Holding Tambang

Menurut Presiden Direktur Inalum Budi G. Sadikin, keputusan MA itu memberikan kepastian hukum status holding.
Arnold Sirait
15 Maret 2018, 21:04
inalum.jpg

PT Indonesia Asahan Aluminium/Inalum (Persero) mengklaim Mahkamah Agung/MA telah menolak gugatan uji materiil atas Peraturan Pemerintah/PP Nomor 47 tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara ke Dalam Modal Saham Inalum. Aturan ini digugat sejumlah elemen masyarakat yang menamakan Koalisi Masyarakat Sipil Penyelamat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada Januari lalu.

Namun, 6 Maret 2018 lalu, MA telah menolak gugatan itu. Hasil putusan atas perkara ini menyebutkan  PP Nomor 47 tahun 2017 tidak melanggar ketentuan Undang-Undang/UU BUMN dan UU Keuangan Negara, sehingga tetap sesuai dengan tujuan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 2 dan 3.

Presiden Direktur Inalum Budi G. Sadikin mengatakan putusan MA tersebut memberikan kepastian hukum terkait status induk usaha (holding) industri pertambangan. “Keberadaan holding, sebagai kepanjangan tangan negara, justru merupakan wujud nyata pelaksanaan UUD 1945 pasal 33,” kata dia berdasarkan keterangan resminya, Kamis (15/3).

Budi berharap putusan ini akan meyakinkan semua pihak terkait tujuan utama holding. Tujuan itu yaitu untuk benar-benar menerapkan amanat UUD 1945. Artinya cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Kemudian, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Advertisement

Adapun holding industri pertambangan Inalum Holding resmi dibentuk 27 November 2017. Inalum menjadi induk perusahaan dari PT Aneka Tambang (Antam) Tbk, PT Bukit Asam Tbk, dan PT Timah Tbk.

Pembentukan Holding ditandai dengan disetujuinya akta pengalihan saham seri B, yang terdiri atas Antam sebesar 65%, Bukit Asam sebesar 65,02%, Timah sebesar 65%, serta 9,36% saham PT Freeport Indonesia yang dimiliki pemerintah kepada Inalum. Ini dalam rangka penambahan penyertaan modal negara ke dalam modal perseroan.

Holding Inalum memiliki aset Rp 91,86 triliun, pendapatan Rp 47,18 triliun dan keuntungan bersih Rp 6,81 triliun. Capaian itu mengacu laporan keuangan tahun 2017 yang belum teraudit.

Sementara itu, Juru Bicara Koalisi Ahmad Redi mengaku belum mengetahui putusan itu. “Kami belum dapat salinan putusannya,” ujar dia, kepada Katadata.co.id, Kamis (15/3).

(Baca: Aturan Holding BUMN Tambang Resmi Digugat ke MA)

Awalnya Koalisi itu mengajukan gugatan karena pembentukan holding bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Dasar (UUD) 1945, Undang-undang (UU) Keuangan Negara, UU BUMN, dan UU Minerba. Alasannya dengan pembentukan holding tersebut, negara kehilangan penguasaan secara langsung atas Antam, Bukit Asam dan Timah.

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait