Kementerian ESDM Pangkas Perizinan Instalasi dan Peralatan Hulu Migas

Direktorat Jenderal Migas hanya mengeluarkan izin Persetujuan Layak Operasi bagi kontraktor migas.
Anggita Rezki Amelia
13 Maret 2018, 16:13
Kementerian ESDM
Arief Kamaludin|KATADATA

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral/ESDM memangkas perizinan untuk kegiatan instalasi dan peralatan di sektor hulu minyak dan gas bumi/migas. Tujuannya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemeriksaan keselamatan instalasi dan peralatan pada kegiatan usaha migas.

Direktur Teknik dan Lingkungan Migas Kementerian ESDM Soerjaningsih mengatakan pemangkasan izin itu tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2018. Aturan ini merevisi aturan lama yaitu Permen ESDM Nomor 38 Tahun 2017. 

Dengan aturan baru ini, Direktorat Jenderal Migas hanya mengeluarkan satu izin untuk kontraktor yang akan melakukan instalasi peralatan hulu migas  yakni Persetujuan Layak Operasi (PLO). Selama ini setidaknya ada tujuh jenis izin yakni untuk instalasi, alat, peralatan desain, analisa risiko, perpanjangan umur layan, lembaga engineering dan PLO.

Jadi, nantinya, kontraktor akan mengurus enam izin lainnya ke kepala teknik. Kepala Teknik adalah pimpinan tertinggi atau pejabat yang berada di bawah tanggung jawab kontraktor atau pemegang izin usaha. Nantinya Direktur Teknik dan Lingkungan Ditjen Migas berkoordinasi dengan Kepala Teknik masing-masing perusahaan migas dalam rangka pengawasan di lapangan.

Advertisement

Ini untuk menjaga mutu. "Jadi kami kembalikan ke filosofi Undang-undang Migas pasal 40 yang menyebtukan Badan Usaha atau Badan Usaha Tetap (BUT) wajib menjamin mutu, kaidah keteknikan, keselamatan kerja dan pengelolaan lingkungan, sesuai perundangan," ujar Soerjaningsih di Jakarta, Selasa (13/3).

Kementerian ESDM juga akan mempercepat pengurusan izin PLO. PLO ini dapat dikeluarkan dalam waktu 10 hari setelah dokumen diterima secara lengkap. Adapun masa berlaku PLO itu paling lama 4 tahun.

Namun, itu bisa diperpanjang apabila hasil analisis risiko dari peralatan yang akan diinstalasi masih memiliki sisa umur layan terpenuhi. "Misalnya kalau berdasar analisis risiko sisa umur layannya sampai enam tahun, ya kami akan lakukan masa pemberlakuan PLO-nya sesuai sisa umur itu," kata dia.

Aturan baru ini juga akan mengatur sanksi. Jika kontraktor atau pemegang izin usaha melanggar aturan permen ini, maka akan diberikan teguran tertulis  dengan jangka waktu tindak lanjut satu bulan.

(Baca: Kementerian ESDM Sederhanakan Sistem Sertifikasi Sektor Migas)

Namun, apabila kontraktor tidak juga mengindahkan teguran tertulis itu, Dirjen Migas akan melakukan penghentian untuk sementara waktu penggunaan instalasi dan peralatan. Bahkan jika tidak terpenuhi, bisa ada tindakan penghentian penggunaan instalasi dan peralatan dan membatalkan PLO yang sudah diberikan.

Reporter: Anggita Rezki Amelia
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait