Menteri Rini Bantah Restrukturisasi Bikin “Gemuk” Pertamina

Rini tidak mau setelah restrukturisasi terjadi kelangkaan BBM dan elpiji. Pertamina juga harus bisa bersaing menghadapi pemain baru di hilir.
Anggita Rezki Amelia
21 Februari 2018, 18:17
Rini Soemarno
Arief Kamaludin|Katadata

Menteri Badan Usaha Milik Negara/BUMN Rini Soemarno membantah restrukturisasi menambah “gemuk” PT Pertamina (Persero). Justru restrukturisasi ini bisa memperkuat perusahaan pelat merah itu, terutama di sektor hilir minyak dan gas bumi/migas.

Menurut Rini, efisien tidaknya Pertamina bukan dilihat dari jumlah direksi. “Tapi bagaimana mereka melakukan pengadaan dan pengiriman barang dengan sistem baik. Sehingga cost-nya turun. Jadi ini bukan karena tambah satu direksi dua direksi," kata dia di Jakarta, Rabu (21/2).

Dengan restrukturisasi ini, Pertamina akan fokus ke bisnis hilir, terutama memperbaiki pelayanan ke masyarakat. Sebab kinerja hulu migas Pertamina sudah cukup baik. Jadi perlu menyeimbangkan kinerja hilirnya juga.

Salah satu yang disoroti adalah mengenai tata kelola penjualan Bahan Bakar Minyak/BBM dan elpiji. “Saya tidak mau melihat tiba-tiba enggak ada elpiji di mana-mana dan BBM kosong. Ini yang harus dihindari, karena itu kami harus tingkatkan untuk management di hilirnya," ujar Rini.

Advertisement

Untuk menghindari kelangkaan dua komoditas itu, dalam restrukturisasi, Pertamina menambah Direktorat Logistik, Supply Chain dan Infrastruktur. Kemudian memecah Direktorat Pemasaran menjadi dua yakni Pemasaran Korporat dan Direktorat Ritel. Hal lainnya adalah menghapus Direktorat Gas.

Rini juga berharap restrukturisasi ini Pertamina makin kompetitif. Apalagi, makin banyak pesaing yang berbisnis di sektor hilir. “Competitiveness-nya itu harus ditingkatkan, pemain lain itu sudah banyak yang masuk," kata Rini.

Sementara itu menanggapi penghapusan Direktorat Gas Pertamina, Rini menilai itu sejalan dengan rencana pembentukan induk usaha (holding) migas. Apalagi nanti Pertamina juga akan memiliki saham PT Perusahaan Gas Negara/PGN (Persero) Tbk.

Harapannya holding ini bisa membuat harga gas murah. “Pertamina memiliki PGN dulu itu utama bisnisnya dijalankan bersama-sama," kata Rini.

Namun, menurut Direktur Utama Pertamina tahun 2006-2009 Ari Soemarno, tidak tepat kalau penyebab utama masalah kelangkaan BBM dan LPG adalah ketidakberesan logistik dan pasokannya, sehingga organisasi dan tata kerja Pertamina perlu dirombak. “Ini hasil dari identifikasi permasalahan yang salah total dan menunjukkan adanya misinformasi, naivitas dan simplifikasi permasalahan tersebut,” ujar dia.

Hanya kurang dari 10% dari kelangkaan BBM dan LPG diakibatkan oleh masalah logistik pasokannya. Itupun seringnya akibat disengaja oleh Pertamina sendiri yang harus membatasi pasokan karena kuota subsidi sudah tipis atau habis.

(Baca: Risiko Kegaduhan dari Nomenklatur Baru Pertamina)

Agar pasokan dapat terus berjalan lancar, maka haruslah pemegang saham yang notabene adalah pemerintah, menyetujui Pertamina untuk “overun” atau melampaui batas kuota subsidi. Namun, hal itu tidak mungkin dilakukan karena kuota subsidi ditetapkan berdasarkan undang undang (APBN) dan kalau ditanggung Pertamina sendiri pasti akan menjadi beban finansial yang tidak mungkin bisa dilakukan perusahaan.

Reporter: Anggita Rezki Amelia
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait