Aturan Holding BUMN Tambang Resmi Digugat ke MA

Koalisi Masyarakat Sipil Penyelamat BUMN menilai penghapusan status BUMN Antam, Bukit dan Timah bertentangan dengan konstitusi.
Arnold Sirait
4 Januari 2018, 15:03
Tambang batubara
Donang Wahyu|KATADATA

Sejumlah elemen masyarakat yang menamakan Koalisi Masyarakat Sipil Penyelamat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) resmi menggugat peraturan mengenai pembentukan induk usaha (holding) BUMN tambang. Alasannya kebijakan itu bertentangan dengan konstitusi.

Uji materiil ke Mahkamah Agung (MA) atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara ke Dalam Modal Saham PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) ini didaftarkan hari ini, Kamis (4/1). Permohonan itu teregistrasi di Kepaniteraan MA dengan Nomor 001/HUM/2018.

Juru Bicara Koalisi Ahmad Redi mengatakan gugatan ini dilayangkan untuk memastikan yang dilakukan pemerintah tidak sesuai konstitusi. “Ini merupakan bentuk ijtihad Konstitusional Koalisi untuk memastikan bahwa holdingisasi yang dilakukan Pemerintah dengan menghapus status BUMN (Persero) PT Aneka Tambang (Antam), PT Bukit Asam, dan PT Timah ini merupakan kebijakan yang keliru karena bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Dasar (UUD) 1945, Undang-undang (UU) Keuangan Negara, UU BUMN, dan UU Minerba,” ujar dia berdasarkan keterangan resminya, Kamis (4/1).

Adapun, Koalisi Masyarakat Sipil Penyelamat BUMN yang terdiri dari beberapa kalangan. Mereka adalah Ahmad Redi, Agus Pambagio, Marwan Batubara, Lukman Manaulang, Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, serta Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Sahid Jakarta.

Advertisement

Menurut Ahmad, dengan holding tersebut, negara kehilangan penguasaan secara langsung atas Antam, Bukit Asam dan Timah. Padahal menurut Undang-undang Keuangan Negara, penyertaan modal negara harus melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan belanja Negara (APBN). Artinya harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Hilangnya kontrol Pemerintah dan DPR secara langsung pada PT Antam, PT Bukit Asam, dan PT Timah sangat berbahaya. Alasannya telah terjadi tranformasi dari yang sebelumnya kekayaan negara menjadi bukan kekayaan negara. Ini berakibat pada hilangnya pengawasan keuangan negara dari BPK, BPKP, dan KPK.

Selain itu, aksi korporasi holding berpotensi atau secara nyata merugikan kepentingan nasional. Ini karena perubahan bentuk dari perusahaan negara menjadi perusahaan swasta menghapus kontrol Pemerintah dan DPR. 

Bisman Bakhtiar selaku Kuasa Hukum para Pemohon, mengatakan terbitnya PP 47/2017 berakibat pada hilangnya kewajiban pelayanan publik dari PT Antam, PT Bukit Asam, dan PT Timah. Padahal pelayanan publik itu tertuang dalam Undang-undang BUMN.  

Menurut Bisman BUMN (Persero) didirikan tidak hanya untuk mencari keuntungan tetapi wajib memberikan pelayanan kepada rakyat Indonesia (public service obligation/PSO). Akibat holdingisasi ini Antam, Bukit Asam dan Timah tidak ada kewajiban atau penugasan PSO lagi. “Bila dipaksakan berpotensi pidana,” ujar dia.

Sedangkan, berdasarkan UU Keuangan, untuk memberikan PSO kepada Antam, Timah dan Bukit Asam, hanya dapat dilakukan dalam keadaan tertentu yang berakibat pada perekonomian nasional atas persetujuan DPR. Ini karena ketiganya sudah berubah menjadi swasta.

(Baca: Jadi Holding Tambang Beraset Rp 88 T, Inalum Bidik Saham Freeport)

Direktur Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Univeristas Sahid Jakarta, Wahyu Nugroho sebagai salah satu Pemohon Uji Materiil, menilai PP 47/2017 telah mendegradasi peran serta masyarakat dalam mengawasi perusahaan yang dulu punya negara yang kini berubah menjadi swasta. Selain itu kewajiban BUMN untuk ikut mensejahterahkan rakyat Indonesia sesuai Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 telah tidak ada lagi karena perubahan bentuk ketiga perusahaan tersebut.

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait