Demi Investasi, Jokowi Minta DPR Jangan Terlalu Banyak Buat UU
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak terlalu banyak membuat Undang-undang (UU). Hal ini dilakukan untuk memacu pertumbuhan ekonomi, khususnya sisi investasi.
Menurut Jokowi, dalam setahun, lebih baik DPR membuat satu atau tiga UU yang rapi dan memiliki kualitas yang baik. Alhasil itu akan memudahkan eksekutif. “Saya sudah titip ke DPR. Tidak usah buat banyak UU," ujar dia saat Pertemuan Tahunan Bank Indonesia di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Selasa (28/11) malam.
Jangan sampai UU yang dibuat, malah mempersulit pemerintah dalam mengambil kebijakan di lapangan. Padahal pemerintah juga dituntut mengambil kebijakan yang cepat seiring dengan perubahan dunia.
Jokowi juga berharap dalam membuat UU harus bebas kepentingan. “Yang dulu dulu, mohon maaf, UU kita ini banyak yang pakai sponsor. Blak-blakan saja, sehingga banyak titipan-titipan. Saya kira kedepan hal-hal seperti itu harus kami hilangkan," ujar dia.
Selain itu, Jokowi juga memiliki beberapa strategi untuk memacu pertumbuhan ekonomi melalui investasi. Pertama, yakni melakukan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi ini merupakan sesuatu kebutuhan yang mendesak.
Dengan reformasi birokrasi, pejabat pemerintah harus bisa mengubah pola pikir dan bekerja. Artinya mereka harus bisa mempercepat cara bekerja dan berpikir. Apalagi saat ini perubahan inovasi terjadi sangat cepat.
Strategi kedua adalah membangun infrastruktur. Pembangunan infrastruktur ini bisa membuat ekonomi makin efisien karena distribusi barang lebih cepat dan murah. “Banyak yang sangsi, apakah infrastruktur ini akan memberi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik bagi negara? Saya jawab, iya pasti. Karena semua negara melakukan itu,” ujar Jokowi.
Langkah ketiga adalah pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Caranya dengan mengubah pola pendidikan di Indonesia. Yang saat ini dikembangkan adalah pendidikan vokasional. Harapannya, pelajar khususnya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) bisa dididik oleh guru yang memang ahli di bidangnya. Jadi, pola belajar murid tidak lagi menghafal melainkan menemukan solusi atas persoalan di lapangan.
(Baca: Kemenperin Janjikan Insentif Pajak 200% Bagi Investasi Sektor Vokasi)
Strategi lainnya adalah pengembangan inovasi. Untuk mendukung itu, pemerintah telah meningkatkan anggaran riset. Ke depan, universitas-universitas harus mengarahkan strategi pendidikannya ke perkembangan terkini. Salah satu contohnya adalah mendorong adanya jurusan terkait ekonomi digital.
