BPH Migas: 11 Wilayah BBM Satu Harga Terkendala Izin Pemerintah Daerah

Jika nantinya mendapatkan izin membangun SPBU baru masih sulit, BPH Migas menawarkan sub penyalur binaannya diambil alih Pertamina.
Anggita Rezki Amelia
Oleh Anggita Rezki Amelia
18 Oktober 2017, 19:21
Pertamina
Pertamina
Ilustrasi SPBU

Program Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga ternyata tidak berjalan mulus. Setidaknya ada 11 wilayah yang masih terkendala perizinan dari pemerintah daerah (pemda).

Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Henry Ahmad mengatakan 11 wilayah itu belum mendapatkan izin dari pemerintah daerah. “Kami dorong ke pemda secepatnya mengeluarkan izin," kata dia di Kantor BPH Migas, Jakarta, Rabu (18/10).

Salah satu wilayah yang terkendala izin adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai Kecamatan Sipora Utara, Sumatera Barat. Di wilayah ini, pemerintah daerah belum menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yakni Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Izin tersebut belum bisa terbit karena Bupati Mentawai menginginkan pembangunan SPBU di daerah yang bukan ditetapkan pemerintah. "Minggu depan Insyaallah bicara sama bupatinya," kata Henry.

Permasalahan lainnya juga terjadi di Kabupaten Kapuas Hulu Kecamatan Puring Kencana Kalimantan Barat. Hingga kini PT Pertamina (Persero) masih menunggu izin prinsip dari Bupati setempat. 

Jika nantinya mendapatkan izin membangun SPBU baru masih sulit, BPH Migas menawarkan sub penyalur binaannya diambil alih Pertamina. Sub penyalur ini memiliki SPBU skala mini. 

Jumlahnya ada enam sub penyalur. Mereka tersebar di Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Kepulauan Sula di Maluku Utara, Kabupaten Asmat di Papua,  Kabupaten Kepulauan Selayar Sulawesi Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe di Sulawesi Utara , dan kabupaten Flores Timur di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Dari enam itu, hanya dua sub penyalur yang telah  beroperasi. Namun belum sesuai dengan harga yang ditentukan pemerintah karena biaya angkut. "Mudah-mudahan bisa kita posisikan di enam sub penyalur ini menjadi BBM satu harga, untuk melengkapi 54 titik yang menjadi target," kata Henry.

Di sisi lain, ada 11 wilayah saat ini tengah dalam proses pembangunan lembaga penyalur yang terdiri dari SPBU kompak hingga SPBU mini. Dari jumlah itu delapan wilayah pembangunannya sudah mencapai 85%. Ini berada di Kabupaten Tojo Una-Una Sulawesi Tengah, Kabupaten Natuna Kepulauan Riau, Nias Barat Sumatera Utara, Bulungan Kalimantan Utara, Nunukan Kalimantan Utara, Wakatobi Sulawesi Tenggara, Belu Nusa Tenggara Timur , Konawe Sulawesi Tenggara.

Sisanya, pembangunannya masih 5% hingga 15%. Penyalur itu ada di Boven Digoel Papua, Waropen di Papua, dan Sorong Selatan di Papua Barat.

Masalah lain dalam program BBM Satu Harga, menurut Henry adalah menjaring investor atau badan usaha agar mau membangun lembaga penyalur di wilayah terpencil. Ini karena margin yang diberikan tidak besar.

Salah satu contohnya menyiapkan lembaga penyalur BBM satu harga  di daerah Papua. Awalnya badan usaha mendapatkan penawaran margin sebesar Rp 150 per liter, tapi dianggap belum menarik, sehingga Pertamina menambah margin menjadi Rp 700 per liter bagi badan usaha. "Ini yang menanggung Pertamina, anggaplah itu Corporate Social Responsibility," kata Henry.

Menurut Henry, Pertamina mengeluarkan sekitar Rp 1,2 triliun untuk biaya angkut BBM ke 54 titik yang menjadi target lokasi BBM satu harga tahun ini. Hingga kini sudah ada 26 titik yang menerapkan BBM Satu Harga, dan akan menyusul enam titik baru.

Video Pilihan

Artikel Terkait